Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021

Menurut Ketua Umum SOKSI Ahmadi Noor Supit, regulasi turunan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu menjadi bentuk komitmen pemerintahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dalam memberikan jaminan kepastian bagi pekerja yang mengantongi
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.

Ahmadi mengatakan, Pasal 8 ayat (1) PP No 35/2021 mengatur batas maksimal penyelenggaraan
kontrak PKWT menjadi 5 tahun. Batas maksimal itu 2 tahun lebih panjang ketimbang yang diatur
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Jangka waktu maksimal bagi perusahaan
untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal 5 tahun. Tentu saja ini menjadikan pekerja
PKWT memiliki jaminan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan ketentuan sebelumnya di UU
Ketenagakerjaan," ujar Ahmadi melalui siaran pers SOKSI, Kamis (25/2/2021).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, sebelumnya Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan
mengatur jangka waktu kontrak PKWT maksimal selama 3 tahun. Perinciannya adalah 2 tahun
kontrak PKWT dan perpanjangan maksimal setahun.

Adapun PP No 35 tahun 2021 mengatur PKWT dibuat berdasar kesepakatan antara pengusaha
dengan pekerja.

"Jika PKWT akan berakhir tetapi pekerjaan belum selesai, masih dapat dilakukan perpanjangan
dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Namun jangka
waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun," ujar Ahmadi
mengutip ketentuan Pasal 8 ayat (2) PP No 35 Tahun 2021.

Ketua Komisi Keuangan DPR 2014-2019 itu menambahkan, yang menarik dari ketentuan baru
itu ialah para pekerja menjadi lebih mudah mengakses perbankan. Sebab, pekerja dengan
jaminan masa kerja lama bisa menjaminkan penghasilannya sebagai agunan di bank untuk
mencicil rumah atau kebutuhan lainnya. "Tentu penghasilan pekerja PKWT pun menjadi lebih
bankable.Tentu ini akan makin meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja PKWT," ulasnya.

Sumber: BeritaSatu.com.

78