Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 80
Judul Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda
Pemberlakuannya
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/02/25/15162871/tolak-isi-pp-
turunan-uu-cipta-kerja-kspi-minta-presiden-tunda
Jurnalis Nicholas Ryan Aditya
Tanggal 2021-02-25 15:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami meminta dengan segala hormat kepada Bapak Presiden
Jokowi untuk mempostpone dulu lah pemberlakuan 4 PP ini. Ditunda dululah, apalagi dengan
pandemi Covid-19
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) TKA juga bisa masuk, tanpa mendapat pengesahan RPTKA,
pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan
berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) UU Ketenagakerjaan mewajibkan ganti rugi sebesar upah
selama sisa kontrak yang belum dilanjutkan. Sementara di PP itu perusahaan diperbolehkan
membayar pesangon sebesar setengah dari ketentuan yang telah ditetapkan. Jelas lebih rendah
kompensasi yang akan didapat PKWT
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada Ayat
(3) PP 37 merupakan rekomposisi dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian, sehingga berpotensi menyebabkan kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan jika dana
tak cukup
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kalau sudah ditandatangi, tunda dulu sampai pandemi selesai
dan menunggu hasil keputusan hakim, Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan uji materi KSPI
dan beberapa serikat buruh lainnya. Itu jauh lebih bijaksana
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) menolak seluruh isi Peraturan Pemerintah (PP)
aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait klaster ketenagakerjaan. Untuk itu,
Presiden KSPI Said Iqbal meminta Presiden Joko Widodo menunda pemberlakuan 4 PP aturan
turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yakni Nomor 34, 35, 36 dan 37.
79
