Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 85
Judul Buruh Minta Jokowi Tunda Implementasi PP Turunan UU Ciptaker
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210225134929-92-
610812/buruh-minta-jokowi-tunda-implementasi-pp-turunan-uu-
ciptaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-25 15:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami meminta dengan segala hormat kepada Presiden Joko
Widodo untuk mem- postpone (tunda) dulu, menunda pemberlakuan empat pp ini
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kalau sudah ditandatangani, postpone dulu, tunda sampai
mungkin pandemi selesai dan menunggu hasil keputusan hakim MK terhadap gugatan uji materi
atau judicial review yang diajukan oleh KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI), dan serikat buruh lain MK, itu jauh lebih bijaksana
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami minta DPR panggil menteri terkait khususnya Menko
Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan kenapa bisa keluarkan empat pp ini yang nilainya
jauh lebih buruk dari omnibus law yang mereka buat sendiri
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tentu kami tidak akan tinggal diam, kami akan berusaha
secara hukum menunggu dulu putusan MK, nanti keputusan MK selesai kalau mendukung, kami
minta turunannya juga dibatalkan. Tapi kalau tidak dibatalkan ya paling memungkinkan empat
pp ini kami gugat ke MA
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi )
menunda implementasi empat peraturan pemerintah (PP) yang merupakan aturan turunan dari
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keempat pp tersebut menyangkut pekerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan serikat pekerja masih dalam posisi menolak UU Cipta
Kerja. Termasuk, empat aturan turunannya tersebut meliputi PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat.
84
