Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 88

KSPI: TENAGA KERJA ASING ANCAM LAPANGAN KERJA, LANGGAR UUD 1945

              JAKARTA,  -  Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (  KSPI)  Said  Iqbal  mengatakan,
              mempekerjakan buruh kasar yang merupakan tenaga kerja asing ( TKA) melanggar Undang-
              Undang Dasar 1945.

              Oleh  karena  itu,  KSPI  menolak  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  34  Tahun  2021  turunan
              Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tentang Tenaga Kerja Asing.

              Menurut Said, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa, TKA yang
              akan bekerja di Indonesia harus mendapat izin tertulis dari menteri tenaga kerja.

              "Kenapa KSPI tidak setuju buruh kasar TKA, khususnya TKA China buruh kasarnya masuk ke
              Indonesia? Karena mengancam lapangan pekerjaan orang Indonesia. Padahal, konstitusi kita
              pada  UUD  1945  mengatakan,  setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  pekerjaan  dan
              kehidupan yang layak. (Ini) melanggar UUD 1945," ucap Said.

              "Memang ada yang disebut Rancangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam PP Nomor 34
              2021 turunan UU Cipta Kerja, tetapi di situ sifatnya pengesahan administrasi, tetapi kalau surat
              izin tertulis Menteri Ketenagakerjaan itu berbeda, maka di sini alat kontrolnya jadi hilang," kata
              dia lagi.

              Said menyebut, dengan alat kontrol menggunakan surat izin menteri tenaga kerja saja sudah
              ditemukan sejumlah penyelewengan.
              "Kami bisa prediksi dan perkirakan dengan PP Nomor 34 Tahun 2021 ini, TKA buruh kasar China
              akan menjadi legal masuk ke Indonesia. Dengan demikian, kami menolak PP Nomor 34 Tahun
              2021 tentang TKA sebagaimana kami menolak pasal di UU Cipta kerja terkait TKA tersebut. Kami
              meminta harus ada surat izin menteri tenaga kerja Indonesia, itu yang kami yang minta pada
              Mahkamah Konstitusi dalam gugatan," ujar dia.

              Aliansi buruh yakni KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Andi Gani (KSPI AGN) mengajukan
              gugatan judicial review atau uji materi UU Cipta Kerja pada 3 November 2020 lalu.

              "Setelah  kami  pelajar,  isi  undang-undang  tersebut  terkait  klaster  ketenagakerjaan  hampir
              seluruhnya merugikan kaum buruh," ujar Said dalam keterangan tertulis.
































                                                           87
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93