Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 92
Mahkamah Konstitusi (MK). Said pun meminta agar pemberlakuan 4 PP turunan ini ditunda oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya minta Pak Jokowi, meski 4 PP itu sudah ditandatangani, mohon ditunda
pemberlakuannya," ujar Said dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis(25/2/2021). ( Dia
meminta agar pemberlakuan 4 PP tersebut ditunda setidaknya sampai pandemi Covid-19
berakhir. "Mari kita cari solusi bersama, atau setidaknya sambil menunggu sampai keputusan
MK keluar, karena saat ini sedang diuji," tambah Said.
Dia juga meminta kepada DPR agar memanggil menteri-menteri terkait, khususnya Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah. ( "Kenapa bisa keluar 4 PP ini, yang bahkan lebih buruk dari Omnibus
Law yang mereka buat sendiri?," tukasnya.
Said menegaskan bahwa KSPI tidak akan tinggal diam, dan masih akan menempuh jalur hukum,
menunggu keputusan MK selesai. "Jika 4 PP ini tidak berhasil dibatalkan, kami akan gugat ke
Mahkamah Agung (MA), tapi kan enggak mungkin MA akan mengabulkan uji materi 4 PP ini
kalau MK belum selesai," tambahnya.
Said juga menyebutkan aksi protes buruh masih akan dilakukan untuk menolak 4 PP ini dalam
waktu dekat dengan menerapkan protokol kesehatan.
(uka).
91
