Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 74

Judul               Tak Bergeming, Buruh Tetap Tolak UU Cipta Kerja dan Aturan
                                    Turunannya
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekbis.sindonews.com/read/346562/34/tak-bergeming-buruh-
                                    tetap-tolak-uu-cipta-kerja-dan-aturan-turunannya-1614240166
                Jurnalis            Michelle Natalia
                Tanggal             2021-02-25 16:14:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Seharusnya pemerintah tidak menandatangani atau membuat
              PP  turunan  terkait  kluster  ketenagakerjaan.  Pilihan  buruh  Indonesia  sesuai  apa  yang
              disampaikan Presiden, mengajukan kepada mekanisme hukum bila tidak setuju keberadaan UU
              Cipta Kerja

              neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Di PP 35 dan UU Cipta Kerja, kegiatan pokok dan penunjang
              boleh  menggunakan  outsourcing,  ini  perbudakan  zaman  modern.  Sudah  upahnya  murah,
              kontraknya berulang-ulang dan disuruh lewat outsourcing, itu kan kerja rodi. Itu yang disebut
              perbudakan modern

              neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) UMK di PP 36 ditegaskan mengikuti aturan UMP, kalau UMP
              yang berlaku itu memiskinkan buruh secara struktural dan kembali pada upah murah



              Ringkasan

              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI),Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia
              (KSPSI) dan serikat buruh lainnya masih menolak  Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)
              dan aturan turunannya. Beberapa waktu lalu, pemerintah secara resmi menerbitkan 51 aturan
              turunan UU Ciptaker yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden
              (Perpres). Secara khusus, Said menolak 4 PP turunan kluster ketenagakerjaan yang dinilai akan
              membuat buruh makin terperosok



              TAK BERGEMING, BURUH TETAP TOLAK UU CIPTA KERJA DAN ATURAN
              TURUNANNYA
              Serikat pekerja masih terus menentang UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Foto/Ilustrasi
              JAKARTA  -  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh



                                                           73
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79