Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021

BURUH CHINA ANCAMAN, KSPI: ADA SURAT MENAKER SAJA DISELEWENGKAN
APALAGI JIKA DIHAPUS
Buruh China Ancaman, KSPI: Ada Surat Menaker Saja Diselewengkan Apalagi Jika Dihapus
Michelle Natalia Kamis, 25 Februari 2021 - 15:59 WIB loading.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, bahwa
keberadaan buruh tenaga kerja asing (TKA) kasar asal China akan menjadi ancaman nyata
seiring ada aturan turunan UU Cipta Kerja. Foto/Dok JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, bahwa keberadaan buruh tenaga kerja asing
( TKA) kasar asal China mengancam lapangan pekerjaan buruh lokal. Maka dari itu pihaknya
dengan tegas turut menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 turunan Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja tentang TKA.

"Kenapa KSPI tidak setuju buruh kasar TKA khususnya TKA China, buruh kasarnya masuk ke
Indonesia? Karena mengancam lapangan pekerjaan orang Indonesia. Ini juga melanggar
Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945," ujar Said dalam konferensi pers virtual di Jakarta,
Kamis (25/2/2021).

Dia merujuk, pada pasal UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak
mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Menurut Said, tertulis dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, TKA yang akan bekerja di Indonesia
harus mendapat izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Surat izin tersebut, lanjut Said, merupakan satu-satunya alat kontrol agar tidak terjadi
penyimpangan dalam penggunaan TKA di Indonesia. "Memang ada yang disebut Rancangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam PP Nomor 34 2021 turunan UU Cipta Kerja,
tetapi di situ sifatnya pengesahan administrasi, tetapi kalau surat izin tertulis Menaker itu
berbeda, maka di sini alat kontrolnya jadi hilang," katanya.

Dia mengatakan, fakta di lapangan dengan alat kontrol menggunakan surat izin Menaker saja
sudah ditemukan sejumlah penyelewengan. Jika penggunaan surat izin Menaker tersebut
dihilangkan dalam ketentuan PP 34/2021, nantinya mempekerjakan TKA buruh kasar akan
menjadi legal di Indonesia.

"Kami bisa prediksi dan perkirakan dengan PP 34 ini, TKA buruh kasar China akan menjadi legal
masuk ke Indonesia. Dengan demikian, kami menolak PP tersebut sebagaimana kami menolak
pasal di UU Cipta kerja terkait TKA tersebut. Kami meminta harus ada surat izin Menaker
Indonesia, itu yang kami yang minta pada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan," tegas
Said.

Lihat Juga: Bikin Ngakak! Bocah Ini Nangis Usai Lihat Ayah Joget dan Sawer Biduan, Jadi Sorotan
(akr).

70