Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021

itu, mereka berencana akan melakukan aksi demonstrasi secara damai guna menolak regulasi
tersebut dalam waktu dekat.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan serikat buruh menolak PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, PP Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Tentu aksi dalam waktu dekat ini dengan protokol kesehatan yang ketat akan kami lakukan
untuk menolak empat PP tersebut," ujar Said dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis
(25/2/2021).

Para buruh menolak PP tentang Pengupahan dengan alasan variabel baru perhitungan upah
tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam aturan baru, pemerintah menggunakan sejumlah
variabel baru seperti, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, dan
anggota rumah tangga (ART) yang bekerja.

Selain itu, skema baru membuka opsi penggunaan satu variabel saja antara pertumbuhan
ekonomi atau inflasi. "Jadi kami tolak itu variabel baru yang aneh-aneh, seolah mau pintar yang
menyusun PP ini tapi tidak mengerti masalah. Jadi, begitu di lapangan tidak bisa diterapkan,"
tambah Said.

Ditambah lagi, dia turut mempertanyakan keputusan pemerintah yang menghapus Komponen
Hidup Layak (KHL) dalam skema perhitungan upah. Padahal, KHL merupakan indikator yang
lebih mendekati kondisi nyata buruh sehari-hari.

"Kalau hanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi, inflasi itu kan penyesuaian harga, berarti tidak
ada kenaikan upah terus buruh-buruh sudah kerja 10 tahun dengan upah minimum, apakah dia
tetap punya hak dapatkan value added (nilai tambah)," pungkas Said.

72