Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JANUARI 2021
P. 103
Judul UU Cipta Kerja Melindungi Pekerja Lokal
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-01-25 08:01:00
Ukuran 117x192mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 8.190.000
News Value Rp 24.570.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang tak hanya melindungi pengusaha, tapi juga pekerja.
Bahkan aturan turunannya juga memuat pasal perlindungan pada pegawai WNI. Mereka tidak
usah takut akan pekerja asing, karena pemerintah memprioritaskan pekerja lokal. Ketika
pertama kali diresmikan, UU Cipta Kerja sangat menghebohkan karena pemerintah dituding pro
asing. Penyebabnya, dalam UU itu tercantum klaster investasi yang memudahkan masuknya
investor asing, termasuk pula WNA yang jadi pegawainya. Pekerja asing seolah menghantui
karena pekerja lokal takut tergusur.
UU CIPTA KERJA MELINDUNGI PEKERJA LOKAL
UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang tak hanya melindungi pengusaha, tapi juga pekerja.
Bahkan aturan turunannya juga memuat pasal perlindungan pada pegawai WNI. Mereka tidak
usah takut akan pekerja asing, karena pemerintah memprioritaskan pekerja lokal.
Ketika pertama kali diresmikan, UU Cipta Kerja sangat menghebohkan karena pemerintah
dituding pro asing. Penyebabnya, dalam UU itu tercantum klaster investasi yang memudahkan
masuknya investor asing, termasuk pula WNA yang jadi pegawainya. Pekerja asing seolah
menghantui karena pekerja lokal takut tergusur.
Namun pekerja lokal tidak usah takut, karena selama ini mereka salah paham. Pemerintah
bukannya ingin menarik pekerja asing sebanyak-banyaknya. Kesalahpahaman ini perlu
diluruskan, agar tidak ada lagi yang mengecap pemerintah terlalu berpihak kepada WNA.
Franky Sibarani, Ketua Tim Serap Aspirasi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja melindungi pekerja
lokal. Penyebabnya karena pada pasal 42 UU ini dijelaskan bahwa TKA dilarang menjabat sebagai
personalia. Aturan ini ditegaskan dalam PP (peraturan pemerintah) yang menjadi aturan
turunannya, pada pasal 6.
Dalam PP pasal 6 ayat 2 bahkan dijelaskan jabatan apa saja yang dilarang untuk dipegang TKA.
Sehingga pada tenaga kerja lokal tidak merasa bersaing dengan TKA, karena posisi mereka
diamankan.
102
