Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JANUARI 2021

Kepala Disnakertrans Sulsel Andi Darmawan Bintang di Makassar, Senin, mengemukakan enam
perusahaan ini belum mampu menerapkan UMP yang telah ditetapkan karena masih terdampak
pembatasan sosial akibat penyebaran virus corona jenis baru.

"Enam perusahaan ini terdiri dari bidang industri dan pabrik makanan. Mereka belum
memungkinkan untuk mengikuti UMP tahun 2021, jadi masih memberi upah sesuai dengan UMP
2020," ujar Andi Darmawan.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020
tentang penetapan upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, kenaikan UMP dua
persen dari Rp3.103.800 per bulan menjadi Rp3.165.876 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2021.

Hanya saja, menurut Andi Darmawan penundaan implementasi UMP 2021 pada sejumlah
perusahaan tersebut memungkinkan untuk dilakukan, dengan catatan adanya kesepakatan
antara pekerja dan pemberi kerja yang dituangkan dalam berita acara.

"Ini bisa, yang penting sudah disepakati oleh seluruh pihak terkait. Ini sebagai upaya agar
perekonomian di masa normal baru tetap berjalan, makanya sejumlah kebijakan pun
dikeluarkan. Kebijakan ini juga sudah dituangkan melalui surat edaran," katanya.

Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memutuskan menaikkan UMP Sulsel sebesar dua
persen per 1 Januari 2021, meski Menteri Ketenagakerjaan menyarankan para gubernur
melakukan penyesuaian dengan tidak menaikkan UMP pada masa pandemi COVID-19.

Saat ini, para pengawas dari Disnakertrans Sulsel mulai dikerahkan untuk mengawal realisasi
peraturan Gubernur Sulsel terkait UMP Sulsel 2021.

Pengawasan dilakukan dengan dua cara, yakni melalui laporan dari masyarakat dan temuan saat
dilakukan pemeriksaan pada sebuah perusahaan.
"Jika kita mendapati saat pemeriksaan maupun adanya laporan, tentu akan ada langkah
normatif, kemudian diberikan teguran, pidana, dan kita akan menindaklanjuti untuk
pemeriksaan," ujarnya.

41