Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JANUARI 2021

Dia menjelaskan pekerja baru atau fresh graduate memiliki jaminan pelatihan sendiri dalam
bentuk Kartu Prakerja.
"Ada pembatasan usia ketika peserta dapat menerima manfaat dari JKP [Jaminan Kehilangan
Pekerjaan]," kata Pri yang juga menjadi salah satu perwakilan pengusaha dalam perundingan
tripartit, Senin (25/01/2021).

Isu kedua yang menjadi fokus pembahasan adalah soal rekomposisi iuran program. Dia
mengatakan pengusaha tidak ingin ada skema pembayaran baru sehingga pendanaan program
ini diharapkan berasal dari sumber iuran yang sudah ada seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK).

"Jadi dari JKK yang sudah perusahaan tanggung saat ini, ke depannya terserah. Kami tidak ingin
ada pembayaran. Jadi iuran diambil dari kewajiban yang sudah dibayarkan yaitu JKK dan sisanya
pemerintah," kata Pri.

Adapun hal ketiga menyangkut informasi pasar kerja. Pri menyatakan selama ini informasi pasar
kerja dikelola oleh pemerintah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di daerah.

Pengusaha mengusulkan platform penyedia informasi kerja seperti LinkedIn dan JobStreet dapat
lebih dilibatkan ke depannya sehingga informasi yang diterima peserta dapat lebih beragam.

Isu terakhir, sambung Pri, berkaitan dengan frekuensi manfaat yang dapat diterima peserta JKP
selama ia berstatus sebagai kelompok yang berhak. Dalam kasus pekerja menjadi korbak
pemutusan hubungan kerja lebih dari sekali, Pri mengatakan uang manfaat tentu akan ikut
berkurang.

"Ini 4 isu yang jadi pembahasan ketiga pihak dan setiap pihak punya argumentasi yang belum
bulat," kata Pri.

Substansi dalam RPP JKP sendiri telah dikemukakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI belum lama ini.

Substansi pertama mencakup kepesertaan program JKP yang berasal dari peserta penerima upah
dan harus mengikuti empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Ida juga menjelaskan penyelenggara program JKP terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan
Kemenaker di mana BPJS Ketenagakerjaan bakal mengurusi ihwal manfaat tunai ( cash benefit
), sedangkan Kemenaker berkaitan dengan pelatihan dan proses pencarian kerja.

Ketiga, kriteria PHK bagi penerima program JPK adalah apabila perusahaan melakukan
penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan status, mengalami kerugian, tutup dan
pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. Kriteria tersebut dengan
mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total.

Keempat, dari segi eligibilitas, ketentuan minimal masa kepesertaan program JKP adalah 24
bulan, masa iuran 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama enam bulan.

Kelima, manfaat program JKP diberikan selama paling lama enam bulan dengan persentase
tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional.

Keenam, dari sisi iuran terdapat batas atas upah, yakni sesuai plafon ( ceiling ) Jaminan Pensiun
atau menggunakan rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya dari rekomposisi iuran JKK,
modal awal, dan iuran pemerintah.

43