Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JANUARI 2021
P. 51

Belakangan tuduhan tersebut tidak terbukti.

              Hakim membebaskan Gaffar setelah dilakukan upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung
              Mei 2020. Gaffar dinyatakan bebas murni.

              "Dengan adanya putusan bebas murni terhadap Ketua Komura, maka tanpa alasan apapun PT
              PSP harus mencabut surat penangguhan upah dan segera membayar upah buruh selama 7 bulan
              itu," ungkap Kuasa Hukum Komura, Togi Situmorang dari Kantor Hukum Situmorang, Saragih
              dan Patners saat dikonfirmasi terpisah.

              Menurut Togi, ketentuan hukum yang mengatur tentang tarif bongkar muat pekerja Komura,
              telah diatur berdasarkan SK-Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan
              Laut  cq  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  II  Samarinda  Nomor:
              KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014 pada 10 Maret 2014 Tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan
              Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) adalah sah.

              "Ketentuan tersebut telah dinyatakan sah dan benar oleh putusan pengadilan baik peradilan
              pidana dan atau peradilan perdata," jelas dia.

              Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi PT PSP untuk membayar gaji buruh yang ditangguhkan
              selama tujuh bulan tersebut. Eko Purboyono, Legal PT PSP tak memberi respon saat dikonfirmasi
              Kompas.com. Ia tak membalas pesan singkat meski telah dibacanya. Panggilan telepon pun tak
              direspon.

              Gaji buruh yang ditangguhkan sebesar Rp 18,6 miliar Selama masa penangguhan gaji tersebut,
              total keseluruhan boks kontainer yang dibongkar muat para buruh berjumlah 102.120 buah.
              Tarif satu boks kontainer ukuran 20 feet untuk harga bongkar muat buruh sebesar Rp 182.780.
              Jika dikalikan dengan jumlah boks kontainer maka uang buruh yang masih ditangguhkan PT PSP
              sebanyak Rp 18,6 miliar.

              "Total uang itu kami hitung pakai rata-rata tarif kontainer 20 feet. Padahal ada banyak kontainer
              yang ukuran 40 feet dan tarif bongkar muat lebih tinggi. Artinya uang buruh jauh lebih besar
              lagi, tapi kami enggak minim data," terang Togu.

              Togi melanjutkan, total buruh yang ditangguhkan upahnya sebanyak 350 orang. Mereka terbagi
              dalam 10 unit kelompok kerja yang masing-masing unit terdiri 35 orang.






























                                                           50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56