Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 184
Said menjelaskan alasan harapan kenaikan dalam jumlah tersebut adalah karena survei yang
dilakukan KSPI di 24 provinsi dengan menggunakan standar kebutuhan hidup layak (KHL),
menemukan kenaikan barang-barang KHL sekitar tujuh sampai dengan 10 persen.
Selain kenaikan beberapa barang kebutuhan pokok, Said juga menyoroti bertambahnya biaya
transportasi untuk buruh mengingat masih ada kendaraan umum yang belum beroperasi
maksimal. Hal itu membuat banyak pekerja yang beralih menggunakan transportasi daring dan
menyebabkan bertambahnya beban transportasi.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menggelar dialog bersama Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP
LKS Tripartit) pada 21-22 Oktober 2021 sebagai persiapan dan penyamaan pandangan
khususnya mekanisme penetapan upah minimum.
Hal itu sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam pertemuan tersebut Depenas dan LKS Tripnas sepakat untuk mendorong penetapan Upah
Minimum yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro
Putri dalam pernyataannya pada Sabtu lalu (23/10) menyampaikan bahwa pertemuan itu
membahas mengenai hal-hal strategis yang perlu disiapkan untuk penetapan Upah Minimum.
"Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Putri.
183
