Page 188 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa itu sebagai sikap awal buruh yang meminta
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan mencapai 7 hingga 10 persen. Sebagai
sikap awal, KSPI bakal menambahkan jumlah peserta aksi hingga berujung pada aksi mogok
kerja nasional apabila permintaan itu tidak ditanggapi pemerintah.

"Serempak secara nasional di kantor DPRD, Bupati, Walikota, Gubernur, tidak ada aksi di DPR,
Istana, Tapal Kuda, untuk wilayah Jakarta aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur di Balai Kota,"
kata Said dalam keterangan pers, Senin (25/10/2021).

Ihwal kenaikan UMP tahun depan sebesar 10 persen, Said beralasan, perhitungan itu sudah
menggunakan standar 60 jenis kebutuhan hidup layak atau KHL. Dia menambahkan terdapat
kenaikan harga barang-barang mencapai 7 persen lewat perhitungan 60 jenis KHL buruh
tersebut. Dari survei KSPI, kenaikan harga KHL itu berasal dari biaya transportasi hingga bahan
pokok.

Adapun, Said menegaskan, KSPI menolak manuver Kementerian Ketenagakerjaan yang
menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan
turunan Undang Undang (UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai dasar
perhitungan penetapan UMP tahun depan. Alasannya, UU Ciptaker itu masih diuji materiil atau
judicial review di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau judicial review dikabulkan berarti PP No. 36 gugur. Bagaimana mungkin pemerintah tidak
menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Omnibus Law Ciptaker tidak bisa
digunakan sebagai dasar perhitungan UMP tahun 2022," kata dia.

Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos Kemnaker,
mengatakan bahwa sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, masih ada dialog-dialog yang harus
dilakukan pemerintah. Penetapan upah bertujuan untuk menciptakan sistem pengupahan yang
berkeadilan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan yang menyediakan
lapangan pekerja.

"Penetapan upah minimum tidak dapat memuaskan seluruh pihak, mengingat energi seluruh
anak bangsa telah terkuras untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 [Covid-19]. Namun,
lebih baik daripada 2021," seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (23/10/2021).

Jelang penetapan UM 2022, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar perbincangan bersama
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit
Nasional (BP LKS Tripnas) di Jakarta. Dalam pertemuan ini sepakat untuk mendorong penetapan
Upah Minimum yang sesuai dengan ketentuan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

187