Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 47
Ringkasan
Peningkatan aktivitas perburuhan di Indonesia tidak hanya berlangsung menjelang peringatan
Hari Buruh pada 1 Mei, tetapi juga saat masuk periode krusial Oktober. Kita tahu, setiap
menjelang akhir Oktober hingga awal November, pemerintah akan mengumumkan upah
minimum provinsi (UMP) untuk tahun berikutnya.
KALA PEMBAHASAN UPAH MASUK TAHAP AKHIR
Peningkatan aktivitas perburuhan di Indonesia tidak hanya berlangsung menjelang peringatan
Hari Buruh pada 1 Mei, tetapi juga saat masuk periode krusial Oktober.
Kita tahu, setiap menjelang akhir Oktober hingga awal November, pemerintah akan
mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun berikutnya. Tak perlu dikomando
lagi, aktivitas para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja langsung menggeliat untuk saling
berkoordinasi, baik di level pusat maupun daerah. Tlijuan utamanya adalah menuntut perbaikan
upah minimum pada tahun depan.
Salah satu wakil buruh yang menuntut kenaikan UMP adalah Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan KSPI berencana menggelar aksi unjuk
rasa di kantor pemerintah daerah yang tersebar di 24 provinsi pada hari ini, Selasa (26/10).
Rencananya, aksi itu diikuti 10.000 buruh secara nasional.
Aksi unjuk rasa itu sebagai sikap awai buruh yang meminta kenaikan UMP 2022 sebesar 7%---
10%. Sebagai sikap awal, KSPI bakal menambahkan jumlah peserta aksi hingga berujung pada
aksi mogok kerja nasional apabila permintaan itu tidak ditanggapi pemerintah.
Aksi unjuk rasa dilakukan serempak di kantor bupati, wali kota, gubernur hingga Istana Merdeka
Jakarta. "Untuk wilayah Jakarta aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur di Balai Kota," katanya,
Senin (25/10).
Said menyatakan UMP 2022 perlu naik 7%---10% dengan alasan menggunakan standar 60 jenis
kebutuhan hidup layak (KHL).
Dia menambahkan terdapat kenaikan harga barang mencapai 7% lewat perhitungan 60 jenis
KHL buruh tersebut. Dari survei KSPI, kenaikan harga KHL itu berasal dari biaya transportasi
hingga harga bahan pokok.
Said menolak manuver Kementerian Ketenagakerjaan untuk menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan Undang Undang
(UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai dasar perhitungan penetapan UMP
2022. Alasannya, UU Ciptaker masih diuji materiil di Mahkamah Konstitusi.
"Bagaimana mungkin pemerintah tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Omnibus Law Ciptaker tidak bisa digunakan sebagai dasar perhitungan UMP tahun 2022," kata
dia.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
penghitungan UMP akan memakai sejumlah variabel baru. Pada regulasi lama, kenaikan upah
minimum mengacu pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.
"Kenaikan upah minimum tahun depan dihitung dengan mengacu pada upah minimum tahun
berjalan, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, batas atas dan batas bawah upah minimum,"
kata Timboel.
46
