Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 52
Judul Kenaikan UMP 2022, Ekonom Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan
Afirmatif
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211026/12/1458233/kenaikan-
ump-2022-ekonom-minta-pemerintah-terapkan-kebijakan-afirmatif
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2021-10-26 02:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Ekonom Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi
berpendapat rencana kenaikan Upah minimum provinsi (Ump) 2022 mesti diiringi dengan
kebijakan afirmatif bagi perusahaan yang belum pulih dari dampak pandemi tahun ini. Faisal
mengatakan kebijakan afirmatif itu memberi relaksasi bagi perusahaan yang masih terkendala
arus kas akibat pandemi. Artinya, perusahaan yang memperoleh relaksasi dapat menunda
pemberlakuan kenaikan UMP tahun depan.
KENAIKAN UMP 2022, EKONOM MINTA PEMERINTAH TERAPKAN KEBIJAKAN
AFIRMATIF
JAKARTA -- Ekonom Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal
Hastiadi berpendapat rencana kenaikan Upah minimum provinsi (Ump) 2022 mesti diiringi
dengan kebijakan afirmatif bagi perusahaan yang belum pulih dari dampak pandemi tahun ini.
Faisal mengatakan kebijakan afirmatif itu memberi relaksasi bagi perusahaan yang masih
terkendala arus kas akibat pandemi. Artinya, perusahaan yang memperoleh relaksasi dapat
menunda pemberlakuan kenaikan UMP tahun depan.
Menurut dia, langkah itu juga dapat menjaga tren pemulihan ekonomi nasional seiring
membaiknya indeks manajer pembelian manufaktur dalam negeri.
"Harus ada afirmasi, industri mana yang sudah pulih, mana yang belum, karena kalau ini
diwajibkan semua maka akan meningkatkan ongkos produksi mereka di saat masa pemulihan,"
kata Faisal melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Senin (25/10/2021).
Dengan demikian, dia mengatakan kebijakan afirmasi itu dapat menghindarkan industri dalam
negeri dari potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat naiknya biaya produksi.
51
