Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021

Batas atas upah minimum dihitung dengan mengalikan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-
rata anggota keluarga. Hasil dari perkalian itu lantas dibagi dengan jumlah rata-rata anggota
rumah tangga yang bekerja.

Hasil penghitungan sementara yang dilakukan Timboel dengan formulasi terbaru
memperlihatkan kenaikan upah minimum berada di kisaran 1%-2%.

Selain itu, kenaikan upah minimum berpotensi tak merata karena inflasi dan pertumbuhan
ekonomi tak merata di setiap provinsi. "Dengan variabel yang makin banyak, kemungkinan
kenaikan lebih kecil dari pada saat PP No. 78/2015 diterapkan," kata dia.

Timboel juga menyoroti soal permasalahan upah minimum di mana masih banyak buruh yang
dibayar di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku. Dia mencatat masih banyak pekerja
dengan masa kerja di atas setahun yang dibayar sebatas upah minimum dan tanpa
ketidakpastian struktur skala upah di perusahaan.

"Saya menilai justru hal-hal ini lebih sangat penting untuk didiskusikan di forum Dewan
Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Nasional, dibandingkan dengan hanya sekadar meminta
komitmen dalam penentuan upah minimum tahun depan," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia
Sarman Simanjorang menyatakan penetapan UMP 2022 tetap berpedoman pada PP No. 36/2021
sebagai turunan UU Ciptaker.

"Adanya isu yang menyatakan UMP akan ada kenaikan dari tahun ini sejauh rumusnya dan
dasarnya jelas sesuai PP 36/2021, pengusaha akan dapat menyesuaikan sesuai kemampuan,"
kata Sarman.

Saat ini, dia menjelaskan dunia usaha mulai bangkit setelah terdampak pandemi Covid-19. Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariya-di B. Sukamdani juga menyatakan semua
daerah harus tunduk pada PP No. 36/2021 dalam penetapan upah minimum.

"Kalau gubernur suka-suka sendiri itu kan bahaya kalau melanggar harus diberikan sanksi," kata
Hariyadi.

Kementerian Ketenagakerjaan telah memberi sinyal bahwa kenaikan upah minimum pada 2022
lebih tinggi dibandingkan dengan 2021.

Pada 2021, pemerintah memutuskan tidak menaikkan upah minimum dengan
mempertimbangkan kondisi perekonomian dan situasi perusahaan. Namun, beberapa wilayah
yang mencatat pertumbuhan diberi keleluasaan untuk menaikkan upah minimum.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah
Anggoro Putri menjelaskan bahwa besaran kenaikan upah minimum belum selesai dan masih
dihitung. (Ifm Mhknah Tlmorrla) fl

ii

Ketetapannya kami mewanti-wanti di bawah tanggal 10 November.

Nyoman Ary Wahyudl & Hendra Wibawa

redaksibisnis.com

47