Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 51
Aksi serempak ini, kata Said, akan berlangsung di kantor-kantor DPRD, bupati, dan wali kota di
100 kabupaten/kota. Adapun di Jakarta, tak ada aksi di kantor DPR RI, Istana Presiden, ataupun
di Patung Kuda Jakarta Pusat. "Untuk di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Balai Kota, kantor
Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan)," ungkap Said.
Said menyebut, terdapat empat tuntutan dalam aksi besok. Pertama, menuntut pemerintah
menaikkan UMK 2022 sebesar 7-10 persen. Kenaikan UMK sebesar itu harus dilakukan karena
harga barang-barang yang masuk komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga naik 7-10
persen.
Sebagai gambaran, Upah Minimum Provinsi (UMP) atau lebih dikenal dengan Upah Minimum
Regional (UMR) di DKI Jakarta tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.416.186. Jika dinaikkan 10
persen, maka UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp 4.857.804. Sebagai catatan, DKI Jakarta tidak
menggunakan UMK, hanya menggunakan UMP saja.
Kedua, menuntut pemerintah memberlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2021 dan 2022. Ketiga, meminta Mahkamah Konstitusi mencabut UU Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). KSPI, kata Said, menilai UU ini adalah bentuk kejahatan
dalam perburuhan. "UU ini terlalu pro pasar, pro kapitalisme," kata dia.
Keempat, tetap berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memiliki kekuatan hukum di
atas undang-undang.
50
