Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga, BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh
Banja, mengatakan, salah satu yang tengah dipersiapkan adalah integrasi data dengan BPJS
Kesehatan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan
program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

“Saat ini BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan BPJS Kesehatan masih terus berkoordinasi
secara teknis untuk memastikan kelancaran dan governance proses integrasi data,” ujar Utoh
kepada Kontan.co.id, Kamis (8/7).

Utoh mengatakan, integrasi data dari BP Jamsostek dan BPJS Kesehatan ini perlu dilakukan.
Sebab, sesuai dengan salah satu kriteria peserta JKP yang ditetapkan oleh regulasi, yaitu
terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan.

“Jadi peserta BP Jamsostek yang telah memenuhi persyaratan JKP, namun tidak terdaftar di
BPJS Kesehatan sebagai peserta PU, maka tidak eligible sebagai peserta program JKP,” ucap dia.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, program jaminan
kehilangan pekerjaan (JKP) dapat dimulai awal tahun 2022.

"(Dimulainya penyelenggaraan program JKP) awal tahun depan (2022), sekitar bulan Maret,"
ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepada Kontan.co.id.

Anwar mengatakan, Kemenaker telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) nomor 7 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran peserta dan pelaksanaan
rekomposisi iuran dalam program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Permenaker tersebut
merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021 tentang
penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Selain itu, lanjut Anwar, saat ini Kemenaker tengah menyiapkan manfaat lain dalam program
JKP. Yakni pelatihan untuk up-skilling dan re-skilling dengan mengoptimalkan balai latihan kerja
(BLK) yang dimiliki Kemenaker. Serta manfaat akses informasi pasar kerja yang ditangani oleh
pusat pasar kerja.

"Untuk itu, kita saat ini sedang mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, BPJS
Ketenagakerjaan, dan dinas terkait," terang Anwar.

Sebagai informasi, pada pasal 4 PP 37/2021 menyebutkan, peserta JKP adalah warga negara
Indonesia, belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar, dan mempunyai hubungan
dengan pengusaha.

Selain itu, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Pekerja/buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM).

b. Pekerja/buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-
kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

Peserta program JKN sebagaimana dimaksud merupakan pekerja penerima upah pada badan
usaha.

109