Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 114

12.475 KARYAWAN MAL DI BANDUNG DIRUMAHKAN DAN KENA PHK

              Bandung - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Satriawan
              Natshir  mengungkap  12.475  karyawan  di  mal  dan  pertokoan  di  Bandung,  Jawa  Barat,
              dirumahkan dan dikenakan pemutusan hubungan kerja ( PHK ). Kebijakan ini sejalan dengan
              PPKM Darurat Jawa-Bali.

              Satriawan menuturkan 22 pusat perbelanjaan di Bandung yang tergabung dalam APPBI Jabar
              mengaku  menderita  kerugian  karena  kebijakan  pemerintah  yang  menutup  operasional  mal
              sementara pada 3-20 Juli selama PPKM Darurat berlangsung.

              "Ada sekitar 12.475 karyawan yang dirumahkan dan kena PHK, mulai dari penjaga toko, cleaning
              service,  hingga  petugas  parkir.  Karena  pemilik  toko  belum  bisa  memastikan  akan  berlanjut
              berapa lama untuk mempertahankan keberlangsungan toko," ujarnya dalam kegiatan Bandung
              Menjawab secara daring, Kamis (8/7).

              Memang, selama PPKM Darurat, tidak semua toko atau tenant mal tutup. Masih ada beberapa
              yang beroperasi, seperti supermarket dan apotek atau toko farmasi.

              Namun, secara keseluruhan, di luar supermarket dan apotek, toko-toko tutup. Nah, penutupan
              ini berpotensi membuat pengusaha rugi hingga Rp27,5 miliar.

              "Kita hitung dampak dari seluruh mal. Dampaknya per hari itu Rp27,5 miliar untuk 22 mal (di
              Bandung). Hitungannya, satu mal Rp1,2 M per hari," jelasnya.
              Menurut  Satriawan,  para  pengusaha  sudah  berupaya  melakukan  antisipasi.  Misalnya,
              menyesuaikan biaya dengan kebutuhan saat ini.

              "Kami mulai melakukan pelayanan online sehingga menjadi upaya mempertahankan kondisi,"
              ungkapnya.

              Ia menilai saat PPKM Darurat diterapkan, pemerintah seharusnya secara bersamaan memberikan
              bantuan pada pelaku sektor ekonomi. Apalagi, pihaknya sampai saat ini masih terus membayar
              pajak dan listrik.

              "Harapan  kami  dari  pemerintah  memberikan  relaksasi  ekonomi  khususnya  mal,  yaitu  tarif
              minimum PLN. Lalu, semoga apa yang sudah ditetapkan ini dapat kita patuhi sama-sama. Bukan
              hanya mal, tapi industri lain,sehingga harapan kami sampai tanggal 20 (Juli) saja," ungkapnya.

              Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah mengaku
              prihatin dengan kabar banyaknya pekerja mal dan tenant yang terdampak. "Ada 22 mal dengan
              jumlah pegawai 12.475 orang dirumahkan. Kami cukup prihatin," katanya.

              Elly menerangkan kegiatan mal yang dikecualikan dan masih diperbolehkan tetap beroperasi,
              yaitu  sektor  kebutuhan  pokok  dan  kesehatan.  Sedangkan  untuk  resto  dan  kafe  tetap
              diperbolehkan beroperasi dengan menerapkan layanantake away kepada pelanggan.
              Adapun jam operasional sektor yang dikecualikan di mal serta toko modern dan ritel dibatasi dari
              pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB. Dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen
              dari total kapasitas yang ada.

              Elly menyebut selama PPKM darurat pihaknya menerjunkan 26 tim untuk memantau seluruh
              pusat  perbelanjaan  dan  mal  serta  toko  modern.  Sejauh  ini,  belum  ditemukan  pelanggaran
              protokol kesehatan yang dilakukan oleh sektor tersebut.

              "Alhamdulillah sampai hari ini dengan 26 tim diterjunkan belum ditemukan ada pelanggaran,"
              tandasnya.
                                                           113
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119