Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021

Judul Upah Pekerja WFH Harus Tetap Dibayarkan, Kementerian
Ketenagakerjaan: Itu Adalah Hak
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-012186327/upah-pekerja-
wfh-harus-tetap-dibayarkan-kementerian-ketenagakerjaan-itu-adalah-
hak
Jurnalis Mutia Yuantisya
Tanggal 2021-07-08 16:18:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Ya, pekerja tetap berhak dapat
upah

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Karena hasil dari dialog bipartit
menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) telah menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor
M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan
Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama
Pandemi Covid-19 yang diterbitkan pada 3 Juli 2021. Lantaran adanya SE tersebut, Kementerian
Ketenagakerjaan berkomitmen melindungi hak upah pekerja yang terpaksa harus bekerja dari
rumah atau Work From Home ( WFH) selama PPKM Darurat Juli 2021.

UPAH PEKERJA WFH HARUS TETAP DIBAYARKAN, KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN: ITU ADALAH HAK

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) telah menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor
M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan
Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama
Pandemi Covid-19 yang diterbitkan pada 3 Juli 2021.

Hal tersebut bertujuan agar perusahaan mematuhi peraturan pengetatan aktivitas di tempat
kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa - Bali.

Selain itu, para Kepala Daerah diminta untuk menyampaikan himbauan kepada pemimpin
perusahaan demi mengoptimalkan pelaksanaan PPKM Darurat .
123