Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 125
Lantaran adanya SE tersebut, maka Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen melindungi hak
upah pekerja yang terpaksa harus bekerja dari rumah atau Work From Home ( WFH) selama
PPKM Darurat Juli 2021.
"Ya, pekerja tetap berhak dapat upah," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja
Indah Anggoro Putri yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kamis, 8 Juli 2021.
Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa upah
adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan.
Sementara itu, terkait besaran upah didasarkan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kerja antara
pekerja dan pengusaha.
Ia menegaskan bahwa pekerja yang terpaksa melaksanakan WFH 100 persen selama PPKM
Darurat, maka pekerja masih berhak mendapatkan upah .
Jika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar upah kepada pekerja selama PPKM
Darurat, maka Kementerian Ketenagakerjaan membolehkan perusahaan untuk menggunakan
pedoman dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan
Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-
19.
Dia menjelaskan bahwa jika ada penyesuaian besaran upah yang akan diterima oleh pekerja
sebagai dampak dari PPKM Darurat, maka harus didasari pada bukti tertulis kesepakatan dari
hasil dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan.
"Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja," ucapnya.
Pasalnya, pemerintah telah memutuskan melaksanakan PPKM Darurat sejak 3 - 20 Juli 2021 di
wilayah Jawa dan Bali lantaran secara signifikan terjadi lonjakan kasus baru Covid-19.
Oleh karena itu, seluruh pekerja di sektor non-esensial harus melaksanakan tugasnya atau
bekerja dari rumah atau WFH, sementara bagi pekerja sektor esensial dan kritikal bisa bekerja
dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi.
Selain itu, Pemerintah meminta perusahaan untuk menaati aturan pengetatan aktivitas di tempat
kerja yang ditetapkan dalam (PPKM) Darurat.***.
124
