Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 130
Judul OPSI: Kepatuhan Pengusaha Kunci Suksesnya PPKM Darurat
Nama Media sindonews.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/477296/34/opsi-kepatuhan-
pengusaha-kunci-suksesnya-ppkm-darurat-1625720858
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-07-08 14:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dalam diskusi pagi ini di
sebuah TV nasional, Ketua Umum Apindo menyatakan masih akan meminta kepada pemerintah
untuk memastikan sektor-sektor mana yang masuk kriteria kritikal, esensial dan non-esensial.
Dan ini sedang dibicarakan dengan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Karenanya ada upaya
untuk 'negosiasi' ulang mana usaha-usaha yang masuk sektor kritikal, esensial dan non-esensial
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Lakukan pendekatan
persuasif dulu sebelum melakukan penegakkan hukum
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) PPKM Darurat ini akan
menentukan nasib rakyat kita ke depan. Bila PPKM Darurat gagal, maka jumlah kematian akan
semakin meningkat. Oleh karenanya seluruh pihak harus mendukung PPKM Darurat ini, dan
pemerintah juga harus tegas menjalankan aturan terkait PPKM Darurat ini
Ringkasan
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta para pengusaha untuk mematuhi
ketentuan PPKM Darurat sesuai petunjuk pemerintah. Sebab, keberhasilan PPKM Darurat penting
untuk menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 dan memastikan fasilitas Kesehatan dapat
kembali normal melayani rakyat. Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar berharap
Kementerian Ketenagakerjaan juga lebih masif melakukan sosialisasi dan edukasi hingga lebih
tegas melakukan penegakan aturan yang telah dibuat. Selain itu menurutnya, Kementerian
Ketenagakerjaan juga harus memformat BSU (Bantuan Subsidi Upah) agar lebih tepat sasaran
kepada pekerja yang memang benar-benar terdampak.
129
