Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 91
"Kami akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa sekarang, maupun setelah 20 Juli," kata
Airlangga dalam keterangannya, Kamis (8/7).
Kekhawatiran gelombang PHK akan dicegah dengan tetap memberikan izin operasi sektor
esensial dan kritikal. Ia juga menegaskan, pemerintah akan menjaga agar pekerja tetap
mendapatkan haknya selama pemberlakuan work from home.
“Dilakukan pengetatan pada 43 kabupaten/kota yang memiliki level asesmen 4 yang berada di
20 provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,” lanjut Ketua
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.
Di sisi lain, Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menyatakan ada dua hal
yang bisa dilakukan agar PPKM Darurat efektif.
Pertama, pemerintah perlu membuat keputusan bahwa masyarakat yang akan masuk dan keluar
Pulau Jawa dan Bali perlu divaksin atau telah divaksin.
Usulan kedua adalah mewajibkan pejabat pemerintah termasuk menteri, Panglima TNI, Kapolri,
hingga kepala daerah membuat persyarakat yang sama bagi siapapun yang akan masuk ke
kantor pemerintahan, Polri, Mabes TNI maupun BUMN.
"Yakni menunjukkan bukti telah divaksin. Menurut Sofyano, hal ini untuk menegaskan pesan
vaksinasi kepada masyarakat," tegas Sofyano Zakaria.
90
