Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021

MENKO AIRLANGGA: SEKTOR ESENSIAL BEROPERASI MENCEGAH GELOMBANG
PHK
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak mengganggu sektor
esensial.

Sektor esensial yang dijamin operasionalitasnya tak terganggu PPKM Darurat untuk Jawa-Bali
serta pengetatan di luar dua pulau itu antara lain, sektor keuangan dan perbankan, pasar modal,
sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan Covid-19,
serta industri untuk ekspor.

Airlangga mengatakan, pemerintah tetap mengizinkan sektor esensial beroperasi normal untuk
mencegah kekhawatiran gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat PPKM Darurat .

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengaku
pihaknya akan terus memantau perkembangan pemberlakuan PPKM Darurat untuk mencegah
kekhawatiran gelombang PHK ini.

"Terus dijaga dengan mendorong kegiatan ekspor, termasuk ekspor dari UMKM. Lalu dengan
bantuan sosial yang dilanjutkan dan dipercepat, seperti diskon listrik, dan juga kegiatan-kegiatan
lain yang menopang sektor produktif. Kita akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa
sekarang, maupun setelah 20 Juli," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (8/7).

Airlangga mengakui banyak pihak yang mengkhawatirkan munculnya gelombang PHK. Terutama
setelah pemerintah mulai mengetatkan PPKM mikro di luar Jawa dan Bali mulai 6 Juli kemarin.
Namun, Ia memastikan hal ini bisa dicegah dengan tetap memberikan izin operasi sektor esensial
dan kritikal. Ia juga menegaskan, pemerintah akan menjaga agar pekerja tetap mendapatkan
haknya selama pemberlakuan Work From Home.

"Dilakukan pengetatan pada 43 kabupaten/kota yang memiliki level asesmen 4 yang berada di
20 provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali," ujar Airlangga
.

Diketahui, Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan dukungannya
atas kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali. Ia menilai pemerintah berupaya mengendalikan lonjakan
kasus positif Covid-19 melalui kebijakan itu. Namun, ia mengusulkan dua hal agar PPKM Darurat
efektif.

"Pertama, selain PPKM Darurat, pemerintah perlu membuat keputusan bahwa bagi masyarakat
yang akan masuk dan keluar Pulau Jawa dan Bali untuk divaksin atau telah divaksin," ujarnya.

Usulan kedua adalah mewajibkan pejabat pemerintah termasuk menteri, panglima TNI, Kapolri,
hingga kepala daerah membuat persyarakat yang sama bagi siapapun yang akan masuk ke
kantor pemerintahan, Polri, Mabes TNI maupun BUMN. Yakni menunjukkan bukti telah divaksin.
Menurut Sofyano, hal ini untuk menegaskan pesan vaksinasi kepada masyarakat.

94