Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 186
Judul Pembahasan RUU Omnibus Law Berlanjut, Begini Upaya Buruh Kalsel
Nama Media banjarmasin.tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/28/pembahasan-ruu-
omnibus-law-berlanjut-begini-upaya-buruh-kalsel
Jurnalis Achmad Maudhody
Tanggal 2020-07-28 16:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Yoeyoen Indharto (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sense of crisis-nya
untuk pandemi corona, rezim kita teramat sangat mengabaikan. Lebih senang membahas
Omnibus, lebih senang memasukkan tenaga kerja asing ke Indonesia
negative - Yoeyoen Indharto (Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Yang pasti
kawan-kawan Majelis Pekerja Buruh Indonedia (MPBI) paling lambat minggu kedua Bulan
Agustus ribuan, jutaan buruh akan demo di DPR RI Senayan dan Menkopolhukam
Ringkasan
Emosi kalangan pekerja dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) di
Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ), memuncak karena DPR RI dikabarkan kembali membahas
RUU Omnibus Law di Senayan.
Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan Aliansi PBB mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalsel
untuk kembali menyampaikan penolakan agar diteruskan ke DPR RI, Senin (27/7/2020).
PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW BERLANJUT, BEGINI UPAYA BURUH KALSEL
Editor: Alpri Widianjono BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Emosi kalangan pekerja
dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) di Provinsi Kalimantan
Selatan ( Kalsel ), memuncak karena DPR RI dikabarkan kembali membahas RUU Omnibus Law
di Senayan.
Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan Aliansi PBB mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalsel
untuk kembali menyampaikan penolakan agar diteruskan ke DPR RI, Senin (27/7/2020).
Presidium Aliansi PBB yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi
Kalsel, Yoeyoen Indharto, bahkan menyebut rezim pemerintah saat ini termasuk DPR RI tidak
185
