Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 219

"Ya (data itu benar). Agar menjadi kewaspadaan kita bersama agar taat protokol kesehatan di
              kantor dan di luar kantor," ujar Dwi, Senin (27/7/2020).

              Dari  ke-59  klaster  kantor  DKI    Jakarta    ,  di  antaranya  ada  17  kementerian.  Berikut  daftar
              lengkapnya:  1.

              Kementerian Keuangan: 25 kasus  2. Kemendikbud: 22 kasus  3. Kemenparekraf: 15 kasus  4.
              Kementerian Kesehayan: 10 kasus  5. Kementerian ESDM: 9 kasus  6. Litbangkes: 8 kasus  7.
              Kementerian  Pertahanan:  6  kasus    8.  Kementerian  Perhubungan:  6  kasus    9.  Kementerian
              Kelautan dan Perikanan: 6 kasus  10. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus  11. Kemenpan-RB: 3
              kasus  12. Kementrian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus  13. Kementerian Pertahanan: 2
              kasus  14. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus  15. Kemenristek RI: 1 kasus  16. Kementerian
              Lingkungan Hidup: 1 kasus  17. Kementerian PPAPP: 1  Perusahaan:  1. Kantor PT Antam: 68
              kasus  2. Kimia Farma pusat: 20 kasus  3. Samudera Indonesia: 10 kasus  4. Pertamina: 3 kasus
              5. Indosat: 2 kasus  6. PSTW Kelapa Dua Wetan: 2 kasus  7. Kantin: 2 kasus  8. Siemens
              Pulogadung: 1 kasus  9. MY Indo Airland: 1 kasus  10. PT NET: 1 kasus  11. SMESCO: belum
              lapor    12.  ACT:  belum  lapor      Lain-lain:    1.  Suku  Dinas  Ketahanan  Pangan,  Kelautan,  dan
              Pertanian    Jakarta    Utara:  23  kasus    2.  Samsat  Polda  Metro  Jaya:  20  kasus    3.  Lembaga
              Administrasi Negara (LAN): 17 kasus  4. Dinas Kesehatan DKI  Jakarta  : 15 kasus  5. PLN: 7
              kasus  6. PMI Pusat: 6 kasus  7. Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN): 5 kasus  8. Badan
              Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): 5 kasus  9. BRI: 5 kasus  10. Badan Pengelola Keuangan
              Daerah (BPKD): 4 kasus  11. Dinas Perhubungan MT Haryono: 4 kasus  12. Komisi Yudisial: 3
              kasus  13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): 3 kasus  14. PTSP
              Wali  Kota    Jakarta    Barat:  3  kasus    15.  Dinas  UMKM  DKI:  3  orang    16.  Badan  Pemeriksa
              Keuangan  (BPK):  2  kasus    17.  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN):  2  kasus    18.  Komunikasi
              Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI  Jakarta  : 2 kasus  19. Kantor Camat Koja: 2 kasus
              20. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK): 1 kasus  21. Bhayangkara: 1 kasus  22. Badan
              Pengelolaan Aset Daerah (BPAD): 1 kasus  23. Kantor Kecamatan Cempaka Putih: 1 kasus  24.
              Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat: 1 kasus  25. Kantor Kecamatan Menteng: 2 kasus  26.
              Suku Badan Pendapatan Daerah : 1 kasus  27. PAMDAL: 1 kasus  28. Polres  Jakarta  Utara: 1
              kasus  29. Dinas Kehutanan: 1 kasus  30. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda): kasus.

              Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan  Covid-19  Doni Monardo mengatakan, pentingnya
              mewaspadai kluster baru  Covid-19  dalam masa adaptasi kebiasan baru di perkantoran.

              Terlebih, Doni mengatakan perusahaan sudah memberlakukan pola kerja mendekati kondisi
              normal. Padahal, tren penularan Covid-19 justru bergeser ke kerumunan orang termasuk di
              perkantoran.

              Doni  pun  meminta  pimpinan  perusahaan  untuk  mematuhi  protokol  kesehatan  agar  angka
              penularan  di perkantoran tidak terjadi.

              "Sejumlah perkantoran yang sudah berlakukan mendekati normal, ini sudah kita ingatkan agar
              seluruh perkantoran untuk menaati pembagian kerja dua shift," kata Doni.

              Lebih lanjut, Doni menyebut bahwa pembagian kerja dua shift sangat ampuh menekan angka
              corona pada karyawan. Shift pertama seharusnya dimulai pada pukul 07.00 WIB atau 07.30
              sampai 15.00 WIB atau 15.30.
              Kemudian shift kedua dimulai pukul 10.00 WIB atau 10.30 sampai dengan 18.00 atau 18.30
              WIB.

              "Kalau ini dipatuhi berarti jumlah karyawan yang berada di kantor itu setengah dari jumlah yang
              ada termasuk diharapkan seluruh pimpinan baik kementerian/lembaga atau swasta, mereka


                                                           218
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224