Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 274
"Lahirnya RUU Cipta Kerja ini sejak awal sudah menimbulkan kecurigaan publik yang cukup luas,
diantaranya terkait dengan pandangan bahwa RUU Ciptaker cacat sejak lahir atau
Inkonstitusional, karena memberikan kewenangan kepada Presiden yang nyata-nyata
bertentangan dengan UUD 1945," kata Anggota Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto kepada
wartawan, Selasa (28/7/2020).
Didik menjelaskan, sejak awal pemerintah kurang transparan dan tidak memberikan ruang
partisipasi public yang cukup, khususnya dalam penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf
RUU sebagaimana dimaksud Pasal 88 UU 12/2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-
Undangan (P3).
RUU ini juga dianggap sangat pragmatis. Sebab konsekuensi logis dari metode Omnibus Law
dalam RUU Ciptaker ini telah menimbulkan pergeseran paradigma dan politik hukum dari
berbagai berbagai isu dan UU dalam satu RUU.
"Karena tidak transapran dan kurang melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan naskah
akademik dan RUU-nya, serta terkesan pembahasan dan kebutuhannya terburu-buru, saya
kawatir ada banyak penumpang gelapnya," ucapnya.
Kemudian, anggota Komisi III DPR ini melanjutkan, RUU Ciptaker ini sangat tidak demokratis
karena atas nama target yang cepat dan atas nama investasi bisa menafikkan kepentingan,
partisipasi dan masukan publik..
273
