Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

sebesar Rp 3.550.000. Daftar kesalahan saat Daftar Kartu Prakerja yang wajib diamati saat
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 ada di bagian berita ini.

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 di www.prakerja.go.id akan segera dibuka.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 76 Tahun 2020.
Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan
Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Dalam aturan baru tersebut, pada Pasal 31C diatur ketentuan baru bagi peserta Kartu Prakerja
yang tidak sesuai syarat, namun telah menerima uang bantuan untuk biaya pelatihan.

Peserta yang tidak memenuhi syarat dan telah menerima bantuan biaya pelatihan diwajibkan
untuk mengembalikan insentif tersebut.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan
telah menerima bantuan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib
mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan atau insentif tersebut kepada negara," demikian
aturan yang tertulis seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Menurut aturan tersebut, peserta wajib mengembalikan uang biaya pelatihan dalam jangka
waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

Untuk diketahui, program Kartu Prakerja ditujukan kepada para pencari kerja atau
pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima
upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Pencari kerja tersebut harus memenuhi persyararatan yakni memiliki kewarganegaraan
Indonesia, berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengkuti pendidikan formal.

Dalam program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun. Diharapkan,
anggaran sebesar itu bisa menyasar 5,6 juta peserta.

Setiap peserta Kartu Prakerja mendapatkan dana insentif sebesar Rp 3,55 juta. Rinciannya,
sebesar Rp 1 juta untuk biaya pelatihan, Rp 2,4 juta insentif selama 4 bulan, dan Rp 150.000
sebagai insentif setelah mengisi survei terkait pelatihan yang dijalani Lebih lanjut dijelaskan,
Kartu Prakerja tidak bisa diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD,
Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, kepala desa serta perangkatnya, dan direksi,
komisaris serta dewan pengawas BUMN atau BUMD.

Adapun jika penerima Kartu Prakerja melakukan pemalsuan identitas atau data pribadi,
Manajemen Pelaksana bisa melakukan tuntutan pidana.

"Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau
data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan
dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan," tulis
pasal 31D beleid tersebut.

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Segera Dibuka Pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 4 di www.prakerja.go.id akan segera dibuka.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana, Panji Winanteya Ruky, menyatakan bahwa Kartu
Prakerja Gelombang 4 akan segera dirilis.

Tetapi, dia mengatakan belum bisa memastikan kapan waktu pelaksanaannya tersebut.
304