Page 301 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

Ia menjelaskan, pekerja di Jakarta didominasi oleh masyarakat komuter dari sejumlah wilayah
satelit Ibu Kota, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Menurut dia, wilayah
tersebut kurang optimal dalam melakukan pemeriksaan, sementara Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta kian gencar melakukan tes COVID-19.

"Jakarta agresif dalam pemeriksaan begitu juga di perkantoran. Kalau saja wilayah Bodetabek
juga agresif melakukan active case finding , maka akan ditemukan kasus-kasus baru," katanya,
Selasa, 28 Juli 2020.
Jawaban Disnaker DKI soal Beredar Data Klaster COVID-19 di Perkantoran Ari berpendapat,
hal itu terjadi karena keterbatasan pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR), padahal
mobilitas masyarakat di kawasan penyangga cukup tinggi. Kondisi ini semakin diperburuk
lantaran sebagian masyarakat yang beraktivitas di perkantoran abai dengan protokol kesehatan.
"Karyawan abai saat berinteraksi di antara mereka. Terutama saat berada di pantry atau saat
ngobrol tanpa physical distancing (jaga jarak)," ujarnya.

Ari khawatir, jika hal itu tidak segera disikapi maka penularan COVID-19 dapat dengan mudah
terjadi di area perkantoran. Terlebih saat ini banyak perusahaan yang sudah memberlakukan
sistem bekerja kembali di kantor atau work from office (WFO). "Hal ini terjadi setelah PSBB
transisi, dan sebagian sudah masuk WFO," ujarnya.

Berdasarkan pengamatannya, saat ini banyak pekerja menilai diri mereka sehat. Padahal,
COVID-19 bisa menjangkit tanpa gejala. "Mereka menyangka bahwa mereka sehat sehingga
lupa ternyata ada orang tanpa gejala," ujarnya.

Berkaca dari keadaan saat ini, menurut Ari, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas.
Pemerintah harus melakukan law enforcement yang tegas buat mereka yang abai dalam
melaksanakan protokol kesehatan. Ini sudah berlaku di beberapa negara tetangga.

Selain area perkantoran, klaster baru juga muncul di sejumlah pemukiman padat penduduk di
Jakarta. Ari pun meyakini, hal itu terjadi akibat kurang disiplinnya masyarakat serta tidak adanya
ketegasan dari pemerintah maupun pihak terkait..

300