Page 296 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 296
Judul Tolak Gugatan Apindo, Buruh Jawa Barat Gelar Unjuk Rasa
Nama Media liputan6.com
Newstrend Angka Upah Minimum
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4316560/tolak-gugatan-apindo-
buruh-jawa-barat-gelar-unjuk-rasa
Jurnalis Arie Nugraha
Tanggal 2020-07-28 11:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat) Selain itu diterbitkan pula produk hukum
pemerintah daerah dalam membuat Penetapan yaitu melalui Pergub dan SK. Sehingga keinginan
Apindo Jawa Barat kembali ke Surat Edaran (SE) tidak mempunyai landasan hukum dan
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu gugatan
Apindo Jawa Barat tersebut mencerminkan rezim upah buruh yang murah
neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat) Tahun-tahun sebelumnya huruf D Diktum
Ketujuh tidak pernah ada dalam SK UMK
negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat) Sehingga sebelum adanya SK UMSK Tahun 2020
maka terhitung sejak Januari 2020 sebagaian besar buruh diwilayah tersebut belum menerima
kenaikkan upah. Tidak ada alasan bagi Gubernur Jawa Barat tidak menerbitkan SK UMSK karena
pada dasarnya usulan UMSK Kabupaten dan Kota tersebut, pada umumnya didasarkan pada
kesepakatan Serikat Pekerja ataupun Buruh dengan Apindo di Kabupaten dan Kota serta telah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Ringkasan
Buruh Jawa Barat terus melakukan unjuk rasa. Aksi ini dijalankan untuk menolak gugatan
pembatalan surat keputusan upah minimum kota (SK UMK) tahun 2020 yang diajukan oleh
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Provinsi Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menjelaskan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Bandung harus menolak gugatan Apindo Jawa Barat, karena SK UMK Tahun 2020 yang
diterbitkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
295
