Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 330

Banyaknya temuan kasus dari perkantoran, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI
              Jakarta Andri Yansyah mengingatkan seluruh perusahaan jujur menyampaikan informasi adanya
              kasus konfirmasi positif Covid-19.

              "Kita  minta  ada  kerja  sama  dari  perusahaan,  jangan  ditutup-tutupi,  toh  juga  kita  tidak
              melakukan apa-apa kok. Malahan, buat perusahaan itu sehat dan bisa beraktivitas kembali,"
              ucap Andri, Selasa (28/7).

              Andri mengakui, Dinas Tenaga Kerja tidak akan sanggup untuk mengawasi protokol kesehatan
              di seluruh perkantoran di Jakarta karena keterbatasan personel. Untuk itu, dia berharap agar
              setiap  kantor  dibentuk  gugus  tugas,  dan  jujur  terkait  adanya  temuan  kasus  untuk
              mempermudah  Pemprov  melakukan  pelacakan  dan  isolasi  sementara  kantor  tersebut  dan
              disterilisasi.
              Dia juga mengimbau agar seluruh karyawan dan manajemen perkantoran tidak takut untuk
              melakukan tes Covid-19.

              "Makanya  saya  minta  kepada  perusahaan,  perkantoran,  betul-betul  mengaktifkan  yang
              namanya gugus tugas internal perusahaan. Terus jangan takut dilakukan pengetesan, jangan
              takut melakukan pelaporan kalau ada karyawan terpapar," tandasnya.

              Diketahui ratusan karyawan di sejumlah perkantoran di Jakarta diketahui terpapar Covid-19.
              Informasi  itu  dibenarkan  Kepala  Bidang  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit,  Dinas
              Kesehatan (Dinkes) DKI, Dwi Oktavia.

              Dia menyebutkan berdasarkan data yang ada saat ini jumlah karyawan yang terpapar Covid-19
              sudah mencapai 440 orang di 68 perkantoran.

              "Iya benar, itu menjadi kewaspadaan kita bersama," kata Dwi saat dihubungi Liputan6.com,
              Senin (27/7).
              Dia mengimbau agar perusahaan dan karyawan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang
              telah ditetapkan. Mulai dari penggunaan masker, jaga jarak aman, hingga kapasitas ruangan.

              "Saat makan siang jangan berkerumun, ngobrol berhadap-hadapan dalam jarak dekat, harus
              sering cuci tangan. Kalau tidak enak badan jangan masuk kerja," ucapnya.

              Selain itu, dia juga mengimbau agar perkantoran yang memiliki akses jendela dapat dibuka
              setiap beberapa waktu. Hal tersebut guna menjaga sirkulasi udara di ruangan kerja.

              Berikut daftar 68 perkantoran tersebut:  Kementerian  1. Kementerian Keuangan: 25 kasus  2.
              Kemendikbud: 22 kasus  3. Kemenparekraf: 15 kasus  4. Kementerian Kesehatan: 10 kasus  5.
              Kemenpora: 10 kasus  6. Kementerian ESDM: 9 kasus  7. Litbangkes: 8 kasus  8. Kementerian
              Pertanian:  6  kasus    9.  Kementerian  Perhubungan:  6  kasus    10.  Kementerian  Kelautan  dan
              Perikanan: 6 kasus  11. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus  12. Kemenpan-RB: 3 kasus  13.
              Kementerian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus  14. Kementerian Pertahanan: 2 kasus  15.
              Kementerian  Hukum  dan  HAM:  1  kasus    16.  Kemenristek  RI:  1  kasus    17.  Kementerian
              Lingkungan Hidup: 1 kasus  18. Kementerian PPAPP: 1 kasus

              Perkantoran  1. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara: 23 kasus
              2. Samsat Polda Metro Jaya: 20 kasus  3. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 17 kasus  4.
              Dinas Kesehatan DKI Jakarta: 18 kasus  5. PLN: 7 kasus  6. Kelurahan Karang Anyar: 7 kasus
              7. Kelurahan Cempaka Putih Timur: 7 kasus  8. Kelurahan Cempaka Putih Barat: 9 kasus  9.
              Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN): 5 kasus  10. Badan Pengawas Obat dan Makanan
              (BPOM): 5 kasus  11. BPKD: 4 kasus  12. Dinas Perhubungan MT Haryono: 4 kasus  13. Komisi
              Yudisial: 3 kasus  14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): 3 kasus
                                                           329
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335