Page 333 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 333
"Kalau memang benar, pembuktikan keuangannya seperti apa," ujarnya.
Lebih lanjut ia menerangkan akibat lain pandemi ini, banyak pekerja-pekerja kontrak (
outsourcing ) yang di-PHK. Bagi buruh, idealnya perusahaan saat melakukan PHK sesuai aturan
hukum, yakni mengikuti tahapan-tahapan yang ada.
"Kalau ini kan mengerikan sekali terlalu memaksakan," katanya usai didepan Kantor Pemerintah
Kota Cilegon.
Buruh mengaitkan kondisi maraknya PHK sepihak yang sedang terjadi, dengan RUU Omnibus
Law. Bahkan bagi buruh, kedepan semua pekerjaan akan dijadikan sistem harian.
"Jelas ini merugikan buruh, di negeri kita ini yang akan dirugikan, karena dengan aturan yang
ada di omnibus law. Pokonya kami secara tegas menolak itu karena akan merugikan buruh,"
Jelasnya.
Buruh juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bertindak tegas, sebab memiliki
kewenangan, terkhusus Walikota Cilegon.
(*/A.Laksono).
332
