Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

negative - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY) Adapun dari unsur
pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan upah minimum sebesar 3,33 persen hasil kajian
tenaga ahli

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur) Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan
sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi
sebesar Rp 1.798.979,12

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur) UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran
Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan
UMP 2020. Perlu saya sampaikan bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang
pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami
pegang erat

Ringkasan

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan merilis Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020. Isinya mengimbau semua gubernur di Indonesia
agar tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan.

Pemerintah pusat beralasan, upah minimum 2021 sebaiknya tidak berubah karena banyak dunia
usaha terpukul akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini merupakan bagian dari relaksasi untuk
para pengusaha.

5 GUBERNUR INI TETAP NAIKKAN UMP 2021, SIAPA SAJA?

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan merilis Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020. Isinya mengimbau semua gubernur di Indonesia
agar tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan.

Pemerintah pusat beralasan, upah minimum 2021 sebaiknya tidak berubah karena banyak dunia
usaha terpukul akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini merupakan bagian dari relaksasi untuk
para pengusaha.
Sementara itu, untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota
selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

Sebagai informasi, kenaikan upah minimum baik, UMP dan UMK, diatur di dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 78 Tahun 2015.

Namun dalam perjalanannya, tak semua kepala daerah atau gubernur mengikuti imbauan
pemerintah pusat tersebut.

Berikut ini deretan gubernur yang tetap naikkan UMP di saat pamdemi seperti dilansir dari Antara,
Rabu (4/11/2020):
1. Nurdin Abdullah (Sulawesi Selatan) Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah
memutuskan menaikkan UMP Sulawesi Selatan sebesar dua persen per 1 Januari 2021, meski
Menteri Ketenagakerjaan menyarankan para gubernur melakukan penyesuaian dengan tidak
menaikkan UMP pada masa pandemi Covid-19.

159