Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang
penetapan upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, kenaikan UMP dua persen dari
Rp3.103.800 per bulan menjadi Rp3.165.876 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2021.

"Diminta para pengusaha untuk menaati keputusan ini," kata Nurdin dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan keputusan untuk menaikkan UMP tahun 2021 diambil berdasarkan hasil kajian
Dewan Pengupahan dengan melibatkan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.

Menurut dia, keputusan itu juga diambil dengan mempertimbangkan sejumlah aspek termasuk
produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

"Semoga ini bisa menjaga iklim investasi di daerah kita," kata Mantan Bupati Bantaeng itu.

2. Khofifah Indar Parawansa (Jawa Timur) Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan
kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 5,65 persen, dari sebelumnya sebesar Rp 1.768.000
menjadi Rp 1.868.777 pada 2021.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keputusan untuk menaikkan UMP
Provinsi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp 100.000 tersebut, sudah disepakati dalam rapat
bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu.

"Dewan Pengupahan melaporkan kepada saya, akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP
sebesar Rp 100.000, atau setara dengan 5,65 persen dari UMP yang sebelumnya," kata Khofifah,
di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu.

Khofifah menambahkan, keputusan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor 188/498//KPTS/013/2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun
2021, yang ditandatangi pada 31 Oktober 2020.

Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa para pengusaha yang telah memberikan upah lebih
tinggi dari ketetapan UMP tersebut, dilarang mengurangi atau menurunkan upah, kemudian,
pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP.

"Ketika kita memutuskan UMP, maka sesungguhnya, UMP ini masa berlakunya sampai ada
keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," kata Khofifah.

3. Anies Baswedan (DKI Jakarta) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan besaran UMP
2021 sebesar Rp 4,4 juta lebih atau meningkat 3,27 persen dari 2020 bagi perusahaan tidak
terkena dampak Covid-19.

"Jumlah tersebut mempertimbangkan nilai produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional,
kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan," ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam
keterangan resminya.

Anies mengatakan penetapan UMP Rp 4.416.186,548 pada 2021 hanya berlaku bagi sektor usaha
di Jakarta yang tidak terpengaruh pandemi Covid-19.

Sementara bagi kegiatan usaha yang terkena dampak Covid-19, tidak mengalami kenaikan atau
sama dengan UMP 2020 sebesar Rp 4.276.349.

Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP
2020 bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

160