Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 162
Pemprov DKI Jakarta menyebut bahwa keputusan tersebut sebagai kebijakan asimetris guna
mengakomodasi kepentingan sektor usaha yang saat ini terkena dampak pandemi Covid-19.
"Masa pandemi Covid-19 turut berdampak pada sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk
mayoritas usaha di Jakarta. Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan,
Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan UMP 2021," ujar Anies.
4. Sri Sultan Hamengkubuwono (DI Yogyakarta) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri
Sultan Hamengku Buwono X memutuskan menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi pada 2021
menjadi Rp 1.765.000 atau naik 3,54 persen dari besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp 1.704.608.
"Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 dan
berlaku mulai 1 Januari 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria
Nugrahadi dalam keterangan resminya.
Besaran UMP DIY 2021 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020
yang ditandatangani Sri Sultan HB X pada 31 Oktober 2020.
Ia mengatakan keputusan Gubernur DIY menaikkan UMP 2021 mempertimbangkan rekomendasi
dari hasil pertemuan Dewan Pengupahan DIY pada 30 Oktober 2020 yang dihadiri unsur
pemerintah, pekerja/buruh, dan unsur pengusaha.
"Dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha
pada saat pandemi Covid-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan
industrial yang kondusif," kata Aria.
Ia menyebutkan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang disepakati berupa saran dan
pertimbangan kenaikan upah minimum 3,33 persen berdasarkan kajian tenaga ahli terhadap
inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dari unsur buruh atau pekerja sebelumnya
mengajukan besaran kenaikan empat persen.
"Adapun dari unsur pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan upah minimum sebesar 3,33
persen hasil kajian tenaga ahli," kata dia.
5. Ganjar Pranowo (Jawa Tengah) Gubernur Ganjar Pranowo memutuskan untuk menaikkan
besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah pada 2021 menjadi Rp 1.798.979 atau naik
sebesar 3,27 persen dari besaran UMP Jateng 2020 sebesar Rp 1.742.015.
"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah
kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp 1.798.979,12," kata Ganjar.
Ganjar mengaku tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dalam menetapkan
kenaikan UMP Jateng 2021, melainkan tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah
Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.
Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan
Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pihak-pihak tersebut, lanjut Ganjar, sudah diajak berbicara dan
memberikan masukan-masukan.
"UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang
intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020. Perlu saya sampaikan bahwa
UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mendasari pada
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat," jelas Ganjar.
161
