Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 199
"Kamijuga menuntut DPR untuk menerbitkan legislatif review terhadap UU No 11 Tahun 2020
dan melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi Pasal UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks atau disinformasi," ujar Said Iqbal.
Sebelumnya, Said mengatakan setelah mempelajari isi undang-undang tersebut khususnya
terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh.
Menurut kajian dan analisa yang dilakukan KSPI secara cepat setelah menerima salinan UU No
11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan
kaum buruh.
Salah satunya, seperti berlakunya kembali sistem upah murah.
Oleh karena itu KSPI meminta agar UMK harus tetap ada tanpa syarat dan UMSK serta UMSP
tidak boleh dhilangkan.
"Jika ini terjadi, akan berakibat tidak ada kepastian pendapatan, akibat berlakunya upah murah,"
ujarnya, (ldi)
198
