Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 204
Judul SP Gugat Klaster Ketenagakerjaan UU Ciptaker
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg8
Jurnalis ANT
Tanggal 2020-11-04 08:57:00
Ukuran 89x96mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 3.471.000
News Value Rp 10.413.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pendaftaran gugatan judicial rcvicw Undang-Undang(UU)
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian
pene-rimaan berkas perkara oleh KSPI dan KSPSI AGN
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) mempersoalkan sejumlah pasal dalam klaster ketenagakerjaan UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pendaftaran gugatan judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI
dan KSPSI AGN," ujar Presiden KSPI Said Iqbal ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/11).
SP GUGAT KLASTER KETENAGAKERJAAN UU CIPTAKER
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) mempersoalkan sejumlah pasal dalam klaster ketenagakerjaan UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pendaftaran gugatan judicial review Undang-Undang(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI
dan KSPSI AGN," ujar Presiden KSPI Said Iqbal ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/11).
KSPI di antaranya mempersoalkan sisipan Pasal 88C ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib
menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan Pasal 88C ayat (2) yang menyebutkan gubemur
dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) dengan syarat tertentu.
Penggunaan frasa "dapat" dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) didalilkan
sangat merugikan buruh karena UMK menjadi tidak wajib.
203
