Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

Judul Gunakan Jalur Konstitusi
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg12
Jurnalis Tajuk
Tanggal 2020-11-04 08:43:00
Ukuran 231x75mmk
Warna Warna
AD Value Rp 36.036.000

News Value Rp 108.108.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
PRESIDEN Joko Widodo, Senin (2/11) menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Undang-undang (UU) tersebut terdiri atas 15 bab dan 186 pasal yang
termuat dalam 1 187 halaman. Dengan ditandatanganinya UU tersebut berarti telah resmi
berlaku, sekaligus mengakhiri kontroversi, setidaknya soal jumlah halaman dan apa isinya.

UU Ciptaker atau sebelumnya sering juga disebut Omnibus Law merupakan salah satu peraturan
perundang-undangan yang banyak menimbulkan kontroversi. Kontroversi tidak hanya
menyangkut isi tapi juga jumlah halaman. Sebelumnya beredar kabar yang menyebutkan draf
UU tersebut yang diserahkan DPR RI kepada Sekretariat Negara (Setneg) berjumlah 812
halaman. Di samping itu ada versi lain yang menyebutkan 900-an halaman. Dengan masuknya
UU ini dalam Lembaran Negara (LN) berarti dari sisi jumlah halaman sudah terjawab.

GUNAKAN JALUR KONSTITUSI

PRESIDEN Joko Widodo, Senin (2/11) menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Undang-undang (UU) tersebut terdiri atas 15 bab dan 186 pasal yang
termuat dalam 1 187 halaman. Dengan ditandatanganinya UU tersebut berarti telah resmi
berlaku, sekaligus mengakhiri kontroversi, setidaknya soal jumlah halaman dan apa isinya.

UU Ciptaker atau sebelumnya sering juga disebut Omnibus Law merupakan salah satu peraturan
perundang-undangan yang banyak menimbulkan kontroversi. Kontroversi tidak hanya
menyangkut isi tapi juga jumlah halaman. Sebelumnya beredar kabar yang menyebutkan draf
UU tersebut yang diserahkan DPR RI kepada Sekretariat Negara (Setneg) berjumlah 812
halaman. Di samping itu ada versi lain yang menyebutkan 900-an halaman. Dengan masuknya
UU ini dalam Lembaran Negara (LN) berarti dari sisi jumlah halaman sudah terjawab.
Namun dari sisi lain, UU yang mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup ini
masih dipersoalkan berbagai kalangan terutama kaum buruh. Kaum buruh menilai UU ini
merugikan mereka jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan sebelumnya yaitu UU Nomor
13

206