Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

Menurutnya kebijakan yang diambil Anies sangat adil bagi para pelaku usaha maupun
pekerjaannya.
Sebab menaikkan upah minimum sesuai aturan hanya diwajibkan bagi perusahaan yang tidak
terdampak atau justru meraup untung di masa pandemi Covid-19.

"Perusahaannya karena situasi pandemi punya untung besar wajar dong kalau itu. Karena kalau
dia nggak naikin kasihan karyawannya," kata Taufik kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan seperti pabrik pembuat masker, jadi salah satu
contoh usaha yang justru meraup untung besar di masa pandemi Corona.

Sebab, pemerintah telah menganjurkan masyarakatnya senantiasa menggunakan masker saat
beraktivitas sehari-hari. Sehingga hal itu membuat produk masker banyak laku di pasaran.

Sedangkan perusahaan yang merugi akibat pandemi Corona, tidak diwajibkan menaikkan UMP
di tahun 2021 sesuai kebijakan Pemprov DKI.

"Ada perusahaan yang produksi masker itu kan punya untung besar. Saya kira bagus begitu
karena kalau nggak, nggak adil," tegas politikus Gerindra ini.

Sebagai informasi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meneken Surat Edaran (SE) Nomor
M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam SE itu, Menaker memutuskan untuk tidak menaikan UMP tahun 2021, alias UMP tahun
depan sama dengan tahun ini.

Tapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan tetap menaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun depan sebesar 3,27 persen menjadi Rp 4,4 juta.

Kebijakan itu dibuat asimetris, yakni berlaku berdasarkan jenis usahanya dan dampak pandemi
Covid-19 terhadap perekonomian perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menuturkan
sektor usaha yang diwajibkan menaikkan gaji karyawan tahun depan antara lain di bidang
kesehatan, farmasi, jasa keuangan dan telekomunikasi.

Adapun perusahaan yang mau dibebaskan dari aturan kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
di tahun 2021 harus membuat surat permohonan, lengkap dengan laporan keuangan satu tahun
terakhir.

Laporan keuangan itu dimaksudkan guna memperlihatkan apakah perusahaan tersebut merugi
karena pandemi atau justru untung.

Sementara bagi perusahaan yang tidak mengajukan permohonan, maka dianggap telah
menyanggupi kenaikan upah sesuai aturan UMP DKI 2021. Lebih lanjut, Disnakertrans DKI
nantinya akan membuat SOP terkait ketentuan itu.

"Memang secara detail akan kita susun SOP-nya seperti apa, kriteria nya seperti apa Ini kan
masih jauh, masih dua bulan," jelas Andri.

210