Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 196
Namun, undang-undang sapu jagat tersebut tetap menuai penolakan dari berbagai kalangan
masyarakat, termasuk di antaranya dari aliansi para buruh.
Demi mengagalkan pengesahan tersebut, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi
Gani Nena mengajukan permohonan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (
MK ).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, gugatan tersebut dilayangkan pada Selasa (3/11/2020).
"Pendaftaran gugatan JR UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sudah resmi tadi pagi di
daftarkan ke MK dibagian penerimaan berkas perkara," kata Said melalui keterangan tertulisnya,
Selasa pagi.
Said mengatakan, saat ini pihaknya bersama KSPSI tengah melakukan persiapan lanjutan terkait
gugatan tersebut.
Salah satu yang disiapkan antara lain perbaikan argumentasi untuk uji materi dan juga aksi-aksi
saat pelaksanaan sidang.
"KSPI tidak hanya JR tapi juga melakukan strategi konstitusional lainnya seperti melanjut aksi
dengan prinsip anti-kekerasan," ujar dia.
" Legislative review dan kampanye ke masyarakat tentang pasal UU Cipta Kerja yang merugikan
buruh dan rakyat," ucap dia.
Dilansir dari Kontan.co.id, diketahui ada beberapa pihak lain yang juga sudah mengajukan uji
materiil UU Cipta Kerja sebelum KSPI dan KSPSI. Ini menjadikan KSPI dan KSPSI sebagai pihak
keempat.
Tiga pihak lain adalah:
1. Singaperbangsa Pertama, adalah pengujian materi dengan pemohon Dewan Pimpinan Pusat
Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum
dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum.
Permohonan ini teregister dengan nomor perkara 87/PUU-XVIII/2020. MK mengagendakan
sidang pemeriksaan pendahuluan pada 4 November 2020.
Adapun, pemohon mempermasalahkan sejumlah pasal UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diubah. Di antaranya, Pasal 81 angka 15, angka
19, angka 25, angka 29, dan angka 44 UU Cipta Kerja.
Dalam petitum, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa di antaranya memohon agar Pasal 81
angka 15, 19 dan 29 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.
Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa memohon agar frasa "atau" pada Pasal 88D Ayat (2)
dalam Pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945.
2. Empat penggugat Kedua, uji materi dengan pemohon Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas,
Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito.
Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 91/PUU-XVIII/2020. Dalam petitum, kelima
pemohon memohonkan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU
berdasarkan UUD 1945.
195
