Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 191

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten, Dedi Sudrajat mengatakan,
              UMK 2021 diharapkan naik dengan besaran yang sama seperti tahun sebelumnya.
              "Jadi kami minta sesuai yang sudah dihitung. Kenaikkannya itu 8,51 persen, sama dengan tahun
              lalu," ujarnya Dedi, Rabu (4/11/2020).

              Menurut Dedi, tidak semua perusahaan terdampak pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya
              justru ada yang mengalami peningkatan.

              Karena  itu,  keputusan  untuk  tidak  menaikkan  upah  minimum  seharusnya  tidak  diberlakukan
              secara menyeluruh tetapi hanya berlaku bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.

              "Tidak semua perusahaan terdampak. Yang diperhatikan itu yang terkena covid-19," kata dia.

              "Kalau perusahaan yang terdampak atau tidak mampu, bisa ditangguhkan," lanjutnya.

              Pemerintah Kota Tangerang belum menentukan besaran upah minimum kota (UMK) untuk 2021.

              Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Tangerang  Rahmansyah  menjelaskan,  pihaknya  belum
              memutuskan apakah akan ada perubahan besaran UMK di Kota Tangerang.


              Alasannya,  Dinas  Ketenagakerjaan  baru  akan  melakukan  rapat  berkoordinasi  dengan  Dewan
              Pengupahan Kota (Depeko) terkait besaran UMK di wilayahnya.

              "Belum (ditetapkan). Nanti akan ada rapat dulu," kata Rahmansyah, Senin lalu.

              Kendati  demikian,  dia  belum  dapat  memastikan  kapan  rapat  koordinasi  bersama  Depeko
              Tangerang akan dilaksanakan.

              Dia  menyebut  hasil  rapat  koordinasi  masih  harus  dilaporkan  kepada  wali  kota  Tangerang,
              sebelum diserahkan ke tingkat Provinsi. Nantinya, besaran UMK dari hasil rapat akan ditetapkan
              oleh gubernur bersama dengan bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Banten.

              "Jadi kami rapat di Depeko dulu. Kalau sudah selesai baru naik ke wali kota, lalu ke gubernur.
              Penetapan di gubernur bersama kabupaten/kota lainnya," ujar dia.

              Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2021
              sebesar Rp 2.460.996,54 atau sama dengan tahun 2020. Penetapan itu tertuang dalam surat
              Keputusan  Gubernur  Banten  Nomor  561/kep.253-Huk/2020  tentang  Penetapan  UMP  Banten
              tahun 2021.

              Kepala  Seksi  Pengupahan  dan  Jaminan  Sosial  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
              (Disnakertrans) Provinsi Banten, Karna Wijaya mengatakan, UMP tidak naik atau sama dengan
              UMP tahun 2020 senilai Rp 2.460.996,54.
              Menurut Karna, alasan utamanya tidak naiknya UMP 2021 karena kondisi perekonomian nasional
              dan Banten karena pandemi Covid-19.

              "Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, inflasi di Banten,"
              kata Karna.










                                                           190
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196