Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 189
"Pemogokan umum nasional 10-12 November 2020. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja, tolak Surat
Edaran Kemnaker tentang tidak adanya kenaikan upah 2021," kata Nining kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (4/11).
Juru Bicara Gebrak lainnya, Jumisih, membenarkan aksi pemogokan nasional itu. Menurutnya,
aksi tersebut kemungkinan akan digelar serentak di 50 kota Indonesia.
Meski begitu, Gebrak tak memaksa jajarannya di daerah untuk melakukan mogok kerja. Jika ada
hambatan, aksi bisa diganti dengan unjuk rasa.
"Kalau bisa setop produksi, lebih baik karena memaksimalkan target mengganggu ekonomi
supaya ada tekanan ke pemerintah. Soalnya kita tahu karakter Jokowi tidak mendengar sama
sekali," ucap Jumisih saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/11).
Jumisih menyampaikan mogok kerja bukan langkah terakhir yang akan ditempuh buruh. Mereka
akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga Jokowi mencabut UU Cipta Kerja.
"Ini perjuangan panjang, api perjuangan harus terus dijaga," tuturnya.
Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11) menandatangani draf Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Draf itu pun resmi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pengesahan UU itu dilakukan Jokowi di tengah penolakan masyarakat. Sejak diketok pada Rapat
Paripurna DPR RI, Senin (5/10), aturan itu mengundang aksi unjuk rasa besar-besaran di
berbagai daerah.
Belakangan terungkap beberapa kesalahan ketik dalam draf Omnibus Law. Kesalahan itu
terdeteksi sejak disahkan DPR dan pemerintah 5 Oktober, hingga ditandatangani Jokowi Senin
lalu.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut itu sekadar kesalahan teknis. Namun pakar hukum
Bivitri Susanti menilai kesalahan itu sudah layak jadi alasan untuk membatalkan seluruh materi
dalam Omnibus Law Cipta Kerja.
(dhf/wis) window.
188
