Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 184
BUMN," kata dia dalam seminar bertema "Masa Depan Agen Pembangunan Pasca UU Cipta Kerja
", Selasa (03/11).
Terlebih, ujar Riza, di tengah krisis akibat pandemi ini BUMN mampu berperan baik untuk
menjaga kegiatan ekonomi dalam negeri tetap berlangsung. Salah satunya dengan
meningkatkan anggaran belanja BUMN.
3. Buruh Resmi Gugat UU Cipta Kerja ke MK Sejumlah elemen buruh resmi mendaftarkan
gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi Gani Nena (AGN).
"Pendaftaran gugatan JR (judicial review) UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 sudah resmi tadi pagi
didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI dan KSPSI AGN," kata
Presiden KSPI Said Iqbal kepada Selasa (3/11/2020).
Said menyatakan, KSPI bersama buruh Indonesia secara tegas menolak dan meminta agar UU
Cipta Kerja dibatalkan atau dicabut.
Menurut dia, isi UU Cipta Kerja merugikan para buruh. "Setelah kami pelajari, isi undang-undang
tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh,"
kata dia.
4. Pengusaha Tak Bayar Pesangon Kena Denda Pada pasal 156, pengusaha diwajibkan
membayar pesangon bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,"
demikian bunyi pasal 156 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2020, dikutip Selasa (3/11/2020).
Beleid UU Cipta Kerja tersebut juga menjelaskan mengenai besaran pesangon dan uang
penghargaan masa kerja yang harus diberikan pengusaha kepada karyawannya, secara rinci
pada pasal 2 dan 3. Demikian pula dengan uang penggantian hak seperti cuti, ongkos pulang
dan biaya lainnya yang diatur pada pasal 4.
Pengusaha harus memenuhi kewajiban membayar pesangon yang tercantum pada pasal 156
ayat 1 tersebut.
Jika tidak, maka pihaknya terancam denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400
juta, dengan sanksi penjara paling sedikit 1 tahun dan paling banyak 4 tahun. Hal tersebut diatur
dalam pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja.
5. Pesangon Buruh Jadi Murah Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang dilakukan Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), UU Cipta Kerja ternyata mengurangi nilai pesangon buruh dari
32 bulan upah menjadi 25 bulan upah.
"UU No 11 tahun 2020 nilai pesangon buruh, yang tadinya dibayar 32 kali upah menjadi 25 kali
upah dengan rincian 19 kali dibayar pengusaha dan 6 kali melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan
yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Menurut Said, hal tersebut jelas merugikan buruh Indonesia, karena nilai jaminan hari tua dan
jaminan pensiun buruh Indonesia masih kecil dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN.
"Oleh karena itu, KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan sesuai isi UU 13 tahun 2003,"
tegasnya.
183
