Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 182

Judul               Fakta-Fakta UU Cipta Kerja usai Disahkan Jokowi
                Nama Media          liputan6.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.liputan6.com/bisnis/read/4399391/fakta-fakta-uu-cipta-
                                    kerja-usai-disahkan-jokowi
                Jurnalis            Tira Santia
                Tanggal             2020-11-04 10:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Igun Wicaksono (Ketua Presidium Garda Indonesia) Selamat atas telah disahkannya
              Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja/Omnibus Law yang telah disahkan
              dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020

              neutral  -  Erick  Thohir  (Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN))  Masa  Depan  Agen
              Pembangunan Pasca UU Cipta Kerja

              neutral - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)) Peluang yang muncul dalam
              UU Cipta Kerja justru harus dimanfaatkan oleh BUMN sebagai investor dalam negeri, lokomotif
              dan  penggerak  perekonomian  dan  pemulihan  ekonomi  nasional.  Karena  yang  bisa  bekerja
              dengan cepat tanpa terlalu banyak hambatan di saat sulit adalah BUMN

              neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pendaftaran gugatan JR (judicial review) UU Cipta Kerja
              Nomor 11/2020 sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara
              oleh KSPI dan KSPSI AGN

              negative  -  Said  Iqbal  (Presiden  KSPI)  Setelah  kami  pelajari,  isi  undang-undang  tersebut
              khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) UU No 11 tahun 2020
              nilai pesangon buruh, yang tadinya dibayar 32 kali upah menjadi 25 kali upah dengan rincian 19
              kali dibayar pengusaha dan 6 kali melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dibayarkan BPJS
              Ketenagakerjaan

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Oleh karena itu, KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan
              sesuai isi UU 13 tahun 2003

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang
              dan terus-menerus tanpa batas periode menggunakan PKWT atau karyawan
              positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tetapi UU 11 Tahun 2020 menghilangkan kesempatan dan
              harapan tersebut


                                                           181
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187