Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 178
"Kami bersama dewan pengupahan, BPS dan para pakar dan akademisi sedang menyusun
kriteria dan konsep atau template bentuk laporan termasuk juga SK kepala dinas," kata Andri,
Rabu (4/11).
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN UPAH, PEMPROV DKI SUSUN KRITERIA PERUSAHAAN
TERDAMPAK PANDEMI
Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta masih melakukan penyusunan format kriteria perusahaan yang
patut tidaknya menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Kepala Dinas Tenaga Kerja Andri
Yansyah mengatakan format menjadi penting sebab, tidak semua sektor usaha di bidang yang
sama mengalami keuntungan di masa pandemi Covid-19.
"Kami bersama dewan pengupahan, BPS dan para pakar dan akademisi sedang menyusun
kriteria dan konsep atau template bentuk laporan termasuk juga SK kepala dinas," kata Andri,
Rabu (4/11).
Ia menyebutkan, sektor kesehatan seperti rumah sakit di masa pandemi, kesibukannya
meningkat dari sebelumnya. Namun, nyatanya, kata Andri, tidak semua rumah sakit mengalami
hal sama.
Untuk menelaah apakah rumah sakit tersebut benar-benar sepi atau justru sebaliknya, salah
satu komponen yang diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja adalah laporan keuangan.
"Memang ada rumah sakit, faktanya dia sepi. Tetapi banyak juga rumah sakit yang ramai. Kita
bisa lihat dari laporan keuangannya. Jadi, ada sektor-sektor yang memang kita perlu melakukan
penelitian lebih mendalam," tuturnya.
Kendati Dinas Tenaga Kerja DKI masih melakukan penyusunan format, Andri mengatakan
perusahaan bisa segera langsung mengajukan pemberitahuan tidak menaikkan UMP terhadap
karyawannya, tanpa perlu menunggu kriteria dari dinas. Sebab, Andri menerangkan, pihaknya
telah memiliki data perusahaan-perusahaan yang terdampak buruk akibat pandemi Covid-19.
"Dinas Tenaga kerja mempunyai beberapa catatan atau pengamatan mana-mana saja yang
terdampak dan mana saja yang tidak terdampak. Kalau kita mendapatkan usulan yang benar-
benar kita ketahui perusahaan tersebut betul-betul terdampak, kita tidak perlu lagi kita melihat
kriteria-kriteria yang harus ditetapkan, langsung kita lakukan persetujuan," jelasnya.
Diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan pengupahan 2020 secara
asimetris. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perusahaan terdampak Covid-19
tidak mengalami kenaikan upah.
"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak
mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak
Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No.
78 Tahun 2015," ujar Anies, Sabtu (31/10).
Anies menuturkan, penetapan ini telah sejalan dengan Srat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI
Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama
dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-19.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai, pandemi Covid-19 sangat berdampak
terhadap perekonomian. Untuk itu, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan
bekerja bagi pekerja buruh, serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi.
177
