Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

Sebab, peraturan pokoknya belum tuntas dan beres. "Ini kan ada lebih dari 400 peraturan
pelaksana. Ditunda dulu sampai proses ini selesai di UU pokok," tegas dia.
Gita juga menyinggung soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Meski
Presiden Jokowi telah meneken UU Cipta Kerja, secara hukum perppu tetap bisa dikeluarkan
untuk mengganti UU tersebut.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui masih ada hal yang dia sebut
sebagai kesalahan teknis penulisan di UU Cipta Kerja. Meskipun, sejak menerima berkas dari
DPR, pihaknya sudah me-review dan mendapati kesalahan teknis. Lalu, perbaikannya sudah
disepakati dengan DPR.

"Kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap
implementasi UU Cipta Kerja," terangnya. Dia menyatakan, kekeliruan itu menjadi catatan dan
masukan bagi Kemensetneg terkait dengan kendali kualitas RUU yang akan diundangkan.

Beda dengan Buruh, Begini Komentar Kadin setelah UU Ciptaker Diteken Buruh Tetap Menolak
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia secara tegas
menyatakan menolak UU Cipta Kerja. Mereka meminta undang-undang tersebut dibatalkan atau
dicabut. "Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut, khususnya terkait dengan klaster
ketenagakerjaan, hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden KSPI Said Iqbal
kemarin.

Setelah menerima salinan UU No 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan, KSPI
segera mengkaji. Hasilnya, banyak pasal yang merugikan buruh.

Said membeberkan, berlakunya sistem upah murah sangat merugikan. Itu terlihat dari sisipan
pasal 88 c ayat 1 yang menyebutkan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
Lalu, ada pasal 88 c ayat 2 yang menyebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah
minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. "Penggunaan frasa dapat dalam
penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan
UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK," ucapnya.

Undang-undang tersebut juga menghilangkan batas waktu kontrak. Menurut dia, itu bisa
mengakibatkan adanya pegawai kontrak seumur hidup. "Hal ini berarti tidak ada job security
atau kepastian bekerja," ucapnya.

UU baru itu juga menghapus batasan lima jenis pekerjaan terkait dengan penggunaan tenaga
kerja outsourcing.

Dengan sistem kerja outsourcing, kata dia, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap
upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya. Menurut dia, agen
outsourcing sering lepas tangan untuk bertanggung jawab terhadap masa depan pekerjanya.

Judicial Review Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan, gugatan judicial
review terhadap UU Cipta Kerja yang sampai ke MK sudah lima perkara. Yang terbaru, gugatan
diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kemarin. Hanya, lanjut dia, ada satu
gugatan yang ditarik ulang. "Ada tiga permohonan yang sudah diregistrasi," ujarnya kemarin.

Tiga permohonan tersebut adalah perkara nomor 95/PUU-XVIII/2020 yang diajukan tiga warga
Papua, perkara nomor 95/PUU-XVIII/2020 yang diajukan empat warga Jawa Timur, dan perkara
nomor 87/PUU-XVIII/2020 milik Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. Perkara nomor 87
dijadwalkan menjalani sidang pemeriksaan hari ini (4/11).

172