Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 171

Judul               Setneg Akui Salah Redaksional, UU Cipta Kerja Tetap Berlaku
                Nama Media          jawapos.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/11/2020/setneg-akui-
                                    salah-redaksional-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-11-04 10:19:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK))
              Kalau memantau, jangan-jangan akan lahir lagi dan ada temuan baru terus

              negative - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK))
              Yang mengerikannya di UU Ciptaker ini baru yang ketahuan sekarang dari 1.187 pasal

              neutral - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)) Ini
              merupakan konsekuensi yang harus kita terima karena pembahasan yang ugal-ugalan tersebut

              negative - Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK))
              Ini kan ada lebih dari 400 peraturan pelaksana. Ditunda dulu sampai proses ini selesai di UU
              pokok

              negative - Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) Kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif
              sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja
              negative  -  Said  Iqbal  (Presiden  KSPI)  Setelah  kami  pelajari,  isi  undang-undang  tersebut,
              khususnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan, hampir seluruhnya merugikan kaum buruh

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penggunaan frasa dapat dalam penetapan upah minimum
              kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa
              saja gubernur tidak menetapkan UMK

              negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Hal ini berarti tidak ada job security atau kepastian bekerja

              neutral  -  Guntur  Hamzah  (Sekjen  Mahkamah  Konstitusi)  Ada  tiga  permohonan  yang  sudah
              diregistrasi

              neutral  -  Arif  Maulana  (Direktur  LBH  Jakarta)  Semestinya,  presiden  yang  harus  melakukan
              executive review dengan menerbitkan perppu pembatalan UU Ciptaker

              negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)) Kesalahan-
              kesalahan fatal itu bukti pembuatan UU-nya memang ugal-ugalan


                                                           170
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176