Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 174
Di sisi lain, beberapa pihak menilai masih ada jalan lain yang semestinya bisa dilakukan sebelum
judicial review. "Semestinya, presiden yang harus melakukan executive review dengan
menerbitkan perppu pembatalan UU Ciptaker," ungkap Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menyatakan masih
ada jalan lain yang bisa diambil sebelum judicial review. Selain executive review yang tidak
dilakukan presiden, RUU inisiatif DPR dinilai bisa menjadi opsi. Fraksi-fraksi di DPR yang tidak
sepakat dengan pengesahan UU Ciptaker bisa mengajukan RUU itu.
Dia menegaskan, UU Ciptaker cacat sejak awal. Bahkan, sampai presiden menandatanganinya,
masih muncul keanehan. "Kesalahan-kesalahan fatal itu bukti pembuatan UU-nya memang ugal-
ugalan," tambah dia. "Sudah cacat formil, harusnya (UU Ciptaker) gugur," tegas Asfin.
Saksikan video menarik berikut ini: Editor : Ilham Safutra Reporter :
byu/deb/lyn/han/syn/far/c19/fal.
173
