Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 177
Judul Tindak Lanjut Kebijakan Upah, Pemprov DKI Susun Kriteria Perusahaan
Terdampak Pandemi
Nama Media merdeka.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.merdeka.com/jakarta/tindak-lanjut-kebijakan-upah-
pemprov-dki-susun-kriteria-perusahaan-terdampak-pandemi.html
Jurnalis Yunita Amalia
Tanggal 2020-11-04 10:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja) Kami bersama dewan pengupahan, BPS
dan para pakar dan akademisi sedang menyusun kriteria dan konsep atau template bentuk
laporan termasuk juga SK kepala dinas
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja) Memang ada rumah sakit, faktanya dia
sepi. Tetapi banyak juga rumah sakit yang ramai. Kita bisa lihat dari laporan keuangannya. Jadi,
ada sektor-sektor yang memang kita perlu melakukan penelitian lebih mendalam
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja) Dinas Tenaga kerja mempunyai beberapa
catatan atau pengamatan mana-mana saja yang terdampak dan mana saja yang tidak
terdampak. Kalau kita mendapatkan usulan yang benar-benar kita ketahui perusahaan tersebut
betul-betul terdampak, kita tidak perlu lagi kita melihat kriteria-kriteria yang harus ditetapkan,
langsung kita lakukan persetujuan
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-
19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.
Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang
besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Sektor-sektor usaha tersebutlah yang
diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja/buruh yang akan mendorong tumbuhnya
perekonomian di DKI Jakarta
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta masih melakukan penyusunan format kriteria perusahaan yang
patut tidaknya menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Kepala Dinas Tenaga Kerja Andri
Yansyah mengatakan format menjadi penting sebab, tidak semua sektor usaha di bidang yang
sama mengalami keuntungan di masa pandemi Covid-19.
176
